Jangan Sampai Jadi 'Rumah Hantu', BUMD Jakarta Harus Segera Optimalkan Aset Daerah

AKURAT.CO Jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta diminta segera mempercepat optimalisasi aset agar tidak menjadi beban keuangan daerah. Sebab, aset yang sudah selesai dibangun namun tidak dimanfaatkan, hanya akan berujung pada pemborosan anggaran.

"Bangunan yang sudah jadi tapi tidak digunakan itu berpotensi menjadi 'rumah hantu'. Ini sangat disayangkan karena anggaran yang dikeluarkan tidak kecil," ujar Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jakarta, Pandapotan Sinaga, dalam rapat kerja Komisi B DPRD bersama sejumlah BUMD, Jumat (24/4/2026).

Dia juga menyoroti masih adanya aset yang belum dieksekusi, meski kebutuhan masyarakat cukup tinggi. Menurutnya, manajemen BUMD harus segera menjelaskan kendala yang dihadapi, baik administratif, keuangan, maupun hukum.

Baca Juga: KPK Serahkan Aset Rampasan Rp20,2 Miliar ke Kejagung, Perkuat Pemulihan Kerugian Negara

Selain itu, dia juga mempertanyakan kejelasan dana penyertaan modal daerah (PMD) yang telah digelontorkan. Dia meminta transparansi penuh terkait posisi dan penggunaan dana tersebut.

"PMD ini harus jelas. Di mana posisinya, apakah masih ada, dan digunakan untuk apa. Jangan sampai menimbulkan persoalan di kemudian hari," tegasnya.

Pandapotan mengingatkan agar BUMD tidak terus berfokus pada pembangunan proyek baru, sementara aset yang sudah ada justru terbengkalai. Dia menilai langkah tersebut tidak efektif dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

"Jangan sampai itu merugikan keuangan daerah," ujarnya.

Menurutnya, nilai aset BUMD saat ini belum mencerminkan potensi sebenarnya. Jika dilakukan revaluasi, nilai aset disebut bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Namun, kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) masih minim.

Dalam rapat itu, dia juga mendorong BUMD untuk lebih mandiri dalam pembiayaan proyek tanpa bergantung pada pihak ketiga. Menurutnya, kemampuan pembiayaan internal bisa dioptimalkan jika dikelola dengan baik.

Baca Juga: Kapital Global Bergerak ke Aset Safe Haven, BI Kencangkan Sabuk Pengaman

Tak hanya itu, Pandapotan turut menyoroti kinerja Perumda Pasar Jaya yang dinilai belum maksimal dalam merealisasikan program revitalisasi pasar. Dia pun meminta proyek-proyek yang telah direncanakan segera dijalankan agar manfaatnya dirasakan masyarakat.

Komisi B DPRD Provinsi Jakarta, akan terus mengawal pembenahan BUMD, khususnya dalam hal transparansi keuangan, optimalisasi aset, dan peningkatan kontribusi terhadap PAD.

"Dengan direksi yang baru, kami berharap ada langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan lama dan meningkatkan kinerja BUMD ke depan," pungkasnya.