Mendagri Minta Pemda Percepat Belanja APBD untuk Stimulasi Ekonomi

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mendorong seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna menstimulasi perekonomian nasional.

Menurut Tito, belanja pemerintah menjadi instrumen utama dalam mendorong peredaran uang di masyarakat sekaligus memacu aktivitas sektor swasta.

“Karena belanja pemerintah adalah belanja utama selain untuk terjadinya peredaran uang, juga menstimulasi sektor swasta,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program tiga juta rumah di Aula Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Senin (9/3/2026).

Ia menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah yang ideal ditandai dengan tingginya pendapatan yang diikuti realisasi belanja yang juga tinggi.

Dengan demikian, dana yang dimiliki pemerintah daerah dapat beredar di masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut, Tito memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang telah mampu mengelola keuangan daerah secara optimal.

Salah satunya adalah Jawa Barat yang mencatatkan realisasi pendapatan sebesar 16 persen dan realisasi belanja sebesar 15 persen.

Baca Juga: Prabowo Resmikan 218 Jembatan, Anak Desa Kini Tak Perlu Seberangi Sungai Berbahaya

Sebaliknya, Tito juga menyoroti masih adanya daerah yang memiliki pendapatan cukup tinggi tetapi belum optimal dalam merealisasikan belanja.

Kondisi tersebut menyebabkan dana APBD lebih banyak mengendap di bank sehingga perputaran uang di masyarakat menjadi kurang bergerak.

“Kalau pendapatannya tinggi tetapi belanjanya rendah, memang punya simpanan, tapi perputaran uangnya kurang bergerak,” ujarnya.

Secara khusus, Tito juga mengapresiasi kinerja ekonomi Kepulauan Riau yang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi secara year-on-year sebesar 7,89 persen.

Angka tersebut jauh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada level 5,39 persen pada triwulan IV 2025.

Selain itu, tingkat inflasi di provinsi tersebut pada Februari 2026 secara year-on-year juga tercatat terkendali di angka 3,54 persen.

“Ini cukup baik, terkendali. Inflasi bulan ke bulannya di Provinsi Kepri juga cukup baik,” pungkasnya.