Kementerian UMKM dan ADB Rumuskan Regulasi Baru Dukung Perempuan Pelaku Usaha

Menurut Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian UMKM, Henra Saragih menjelaskan bahwa hasil dari FGD ini akan menjadi rekomendasi kebijakan untuk mendukung penyusunan regulasi pengganti Perpres tersebut. 

 

"Jujur saat ini kami sedang menyusun rancangan Perpres baru untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan bagi pengembangan WoB," ucapnya pada saat Focus Group Discussion (FGD) The Need for a Sound Definition of Women-Owned Businesses bersama ADB di Jakarta, Rabu (4/12/2024).  

 

 

FGD ini turut melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian/Lembaga, asosiasi, perbankan, fintech, hingga akademisi dan organisasi internasional. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan 'pentahelix', yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.  

 

Dalam diskusi, panelis menyarankan agar kebijakan baru mengadopsi langkah afirmatif, seperti pemberian privilege atau insentif khusus bagi pelaku WoB. "Keberlanjutan kebijakan ini penting untuk memastikan perempuan pengusaha dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi,” ucapnya kembali. 

 

Tak hanya itu saja, lanjut Henra, ADB juga memperkenalkan program WE Finance Code yang dirancang untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi perempuan pengusaha di Indonesia.  "Melihat begitu banyaknya strategi yang sudah dihasilkan, kami optimistis sinergi ini akan berdampak positif pada pemberdayaan perempuan dan penguatan sektor UMKM," tambahnya. 

 

Tentunya, tegas Henra, langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan dorongan signifikan bagi pengembangan WoB, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) di Indonesia. "Kolaborasi yang kuat dan kebijakan yang responsif akan menjadi kunci keberhasilan upaya ini," ungkapnya.