Ganti Direktur Utama, IESR Dorong Reformasi Keuangan dan Bisnis PLN

AKURAT.CO Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pergantian Direktur Utama PT PLN (Persero) dari Darmawan Prasodjo kepada Suroso Isnandar harus menjadi momentum untuk membenahi persoalan mendasar dalam bisnis dan tata kelola ketenagalistrikan nasional.

Tantangan kepemimpinan baru PLN bukan hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi menjadikan PLN sebagai perusahaan utilitas publik (public utility) yang sehat secara finansial, efisien, mampu menjamin pasokan listrik yang andal dan terjangkau, serta menjadi penggerak transisi energi Indonesia.

IESR melihat, PLN menghadapi tekanan dari berbagai sisi. Gangguan pasokan dan pemadaman listrik di sejumlah wilayah sepanjang 2026 memperlihatkan persoalan keandalan pembangkit dan ketahanannjaringan.

Baca Juga: Kelangkaan BBM Berulang di Sejumlah Daerah, IESR Minta Pemerintah Ambil Langkah Darurat

Di sisi keuangan, PLN masih sangat bergantung pada subsidi dan kompensasi pemerintah. Pada 2025, pendapatan PLN mencapai Rp582,7 triliun, tetapi laba bersihnya hanya sekitar Rp7 triliun. Sementara itu, subsidi dan kompensasi pemerintah mencapai sekitar Rp200 triliun, atau lebih darisepertiga pendapatan perusahaan.

CEO IESR, Fabby Tumiwa menyatakan, PLN memerlukan perubahan model bisnis, dari perusahaan yang bertumpu pada penjualan listrik menjadi penyedia layanan sistem kelistrikan modern.

Pendapatan dan kinerja PLN tidak semestinya hanya bergantung pada banyaknya listrik yang dijual, tetapi juga pada kemampuannya menjaga keandalan jaringan, meningkatkan efisiensi, mengintegrasikan energi terbarukan, dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada konsumen.

Dalam model tersebut, jaringan transmisi dan distribusi perlumenjadi bisnis inti PLN yang diatur berdasarkan standarpelayanan dan efisiensi yang terukur. Sementara itu, investasi pembangkit dapat lebih banyak melibatkan swasta, BUMD, koperasi, dan masyarakat melalui mekanisme pengadaan yang kompetitif dan transparan.

PLN tidak harus memiliki seluruhp embangkit untuk dapat menjamin keandalan pasokan listrik. Transformasi ini semakin mendesak dengan adanya program PLTS 100 GW, pengembangan penyimpanan energi, elektrifikasi transportasi dan industri, serta meningkatnya penggunaan pembangkit listrik tersebar.

“Oleh karena itu IESR merekomendasikan tiga agenda prioritas bagi kepemimpinan baru PLN dan pemerintah. Pertama, memulihkan keandalan dan memperbaiki efisiensi operasi. PLN perlu melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi pembangkit dan jaringan, mengevaluasi kontrak pembelian listrik, serta memperkuat manajemen risiko dan ketahanan infrastruktur terhadap cuaca ekstrem,” kata Fabby dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).

Fabby menyebut, rekomendasi kedua adalah mereformasi model bisnis dan tata kelola keuangan PLN. Pemerintah perlu memperkenalkan regulasi pendapatandan tarif berbasis kinerja, memperjelas pemisahan biaya komersial dengan kewajiban pelayanan publik, serta memastikan pembayaran subsidi dan kompensasi secara transparan dan tepat waktu. Reformasi ini diperlukan agar PLN memiliki insentif meningkatkan efisiensi sekaligus kemampuan membiayai investasi.