Soal Gas Andaman, Pemerintah Janji Prioritaskan Masyarakat Aceh

AKURAT.CO Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pengembangan proyek gas di Wilaya Kerja (WK) South Andaman akan mengedepankan manfaat bagi masyarakat Aceh.

Untuk itu, pemerintah mulai melakukan sosialisasi kepada berbagai pemangku kepentingan di daerah guna menyamakan pemahaman terkait rencana pengembangan proyek tersebut.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengatakan, pemerintah ingin memastikan masyarakat Aceh memperoleh informasi yang utuh mengenai proyek strategis tersebut.

Baca Juga: Prabowo Dorong Sabang-Andaman Jadi Koridor Strategis Baru Indonesia dan India

"Kita intinya kita sosialisasikan dulu secara lebih jauh apa yang akan dilakukan untuk memprioritaskan Aceh. Udah itu aja," kata Laode di JCC Senayan, dikutip Rabu (22/7/2026).

Laode menuturkan, sosialisasi dilakukan karena masih terdapat kekhawatiran di masyarakat mengenai sejauh mana Aceh akan memperoleh manfaat dari pengembangan cadangan gas raksasa di South Andaman.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian ESDM akan berdialog dengan kalangan akademisi, termasuk Universitas Malikussaleh, untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dengan masyarakat.

"Saya akan ketemu dengan Universitas, Rektor Universitas Malikussaleh. Kita mau membuat langkah-langkah sosialisasi yang baik agar masyarakat Aceh juga paham keberadaan ini untuk salah satunya prioritasnya untuk masyarakat Aceh," ujarnya.

Laode juga menanggapi aspirasi masyarakat Aceh yang menginginkan gas dari Blok Andaman diolah di darat agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian daerah.

Dirinya pun menyebut, pemerintah akan membuka ruang dialog untuk mencari solusi terbaik. "Makanya kita pertemukan. Kita kan POD sudah ada seperti ini. Nah nanti kita jelaskan win-win solution-nya seperti apa. Seperti itu," ucap Laode.

Menurut Laode, konsep win-win solution yang dimaksud adalah mempertemukan rencana pengembangan yang telah disusun pemerintah dan KKKS dengan harapan masyarakat Aceh agar manfaat proyek dapat dioptimalkan bagi daerah.

"Win-win solution itu sebenarnya artinya antara apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah, badan usaha, K3S yang sudah diteken dalam POD dipertemukan sama keinginan dari masyarakat untuk mengoptimalkan agar kebermanfaatannya untuk Aceh itu memang menjadi prioritas,” tuturnya.