Amran Bantah Isu Tanah Papua Dibeli Rp100 Ribu per Hektare

AKURAT.CO Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman meluruskan berbagai informasi yang dinilainya sebagai fitnah terkait pembangunan pertanian di Papua, termasuk narasi yang menyebut tanah masyarakat dihargai kurang dari Rp100 ribu per hektare.

Adapun, pernyataan ini dilontarkan Amran saat menjawab pertanyaan salah seorang peserta dalam acara Resepsi Milad ke-65 Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Rapat Kerja Nasional IPM.

Dalam pernyataannya, peserta tersebut bertanya mengenai beredarnya informasi bahwa lahan di Papua disebut-sebut diambil secara tidak wajar dengan harga kurang dari Rp100 ribu per hektare.

Baca Juga: Mentan Sebut Pertanian Modern AAS Tingkatkan Keuntungan Petani hingga 3 Kali Lipat

Dirinya juga meminta penjelasan agar generasi muda mampu melihat persoalan secara rasional di tengah banyaknya informasi yang beredar.

Menanggapi hal tersebut, Amran menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan fitnah yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Fitnah itu bertebaran. Salah satunya harga tanah Rp100 ribu per hektare. Itu fitnah yang sangat kejam terhadap pemerintah, termasuk kepada kami yang menjalankan program. Padahal faktanya sama sekali tidak demikian," kata Amran, Minggu (19/7/2026).

Amran menjelaskan, program pengembangan lahan pertanian di Papua tidak dilakukan dengan mengambil alih kepemilikan tanah masyarakat.

Sebaliknya, pemerintah membangun lahan sawah yang sepenuhnya menjadi milik masyarakat, lengkap dengan dukungan infrastruktur dan alat mesin pertanian.

Menurut Amran, hingga saat ini pemerintah telah membangun sekitar 137 ribu hektare lahan pertanian di Papua. Seluruh lahan tersebut tetap menjadi milik masyarakat setempat, sementara pemerintah memberikan berbagai fasilitas secara cuma-cuma untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

"Sawah itu milik rakyat. Tidak ada yang menjadi milik negara. Alat mesin pertanian kami berikan gratis. Irigasi kami bangun. Bahkan bantuan yang diberikan nilainya mencapai triliunan rupiah. Semua itu untuk masyarakat," ujarnya.

Amran menambahkan, pemerintah juga mengirimkan ratusan alat mesin pertanian, membentuk Brigade Pangan, membangun jaringan irigasi, hingga mendukung pengembangan komoditas sesuai kearifan lokal seperti sagu dan kelapa.

Amran mengungkapkan, berbagai narasi negatif yang beredar justru bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Banyak masyarakat Papua yang telah merasakan langsung manfaat program tersebut melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan mengelola lahan secara mandiri.

Ia mencontohkan testimoni petani yang memperoleh lahan garapan 3 hingga 4 hektare dan mampu meraih pendapatan bersih hingga belasan juta rupiah setiap bulan.

Baca Juga: Mentan Genjot Kopi Gayo, Target Ekspor Nasional Capai Rp200 Triliun

"Petani di sana menyampaikan sendiri bahwa mereka mendapat lahan untuk dikelola dan penghasilannya meningkat hingga sekitar Rp15 juta sampai Rp20 juta per bulan. Traktor juga menjadi milik mereka. Ini fakta di lapangan," tutur Amran.

Amran juga mengungkapkan bahwa saat melakukan kunjungan kerja ke Papua, dirinya justru menerima aspirasi masyarakat yang meminta agar program cetak sawah diperluas ke wilayah mereka.

Amran menilai, keberhasilan pembangunan pertanian di Papua tidak hanya mendapat dukungan masyarakat setempat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pemerataan pembangunan nasional sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Karena itu, Amran mengajak generasi muda agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa.

"Saya mengajak adik-adik semua untuk melihat fakta. Jangan langsung percaya pada narasi atau film yang belum tentu sesuai kenyataan. Mari kita cek langsung, dengarkan masyarakat yang menerima manfaatnya," pungkasnya.