Kemendag Batal Naikkan HET MinyaKita, Fokus ke Pembenahan Pasokan dan Distribusi

AKURAT.CO Pemerintah memastikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita tidak mengalami kenaikan meski sebelumnya sempat muncul wacana penyesuaian harga. 

Menteri Perdagangan, Budi Santoso menegaskan, hingga saat ini HET MinyaKita tetap berada di level Rp15.700 per liter sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian harga komoditas global.

"Sampai saat ini tidak ada kenaikan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng. Jadi, HET minyak goreng masih Rp15.700 per liter," kata Budi Santoso di Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/6/2026).

Baca Juga: Revisi Harga MinyaKita, Mendag Cari Titik Tengah Konsumen dan Industri

Keputusan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah lebih mengutamakan stabilitas harga kebutuhan pokok dibanding melakukan penyesuaian harga yang berpotensi menambah beban rumah tangga. 

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan Minyakita masih menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga minyak goreng di pasar domestik.

Budi mengungkapkan pemerintah sebenarnya sempat mempertimbangkan kenaikan HET MinyaKita seiring dinamika harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di pasar global. 

Namun hingga kini rencana tersebut belum direalisasikan karena berbagai syarat yang menjadi dasar kebijakan belum sepenuhnya terpenuhi.

"Dulu kan syaratnya kalau harga CPO stabil dan kondisi pasar sudah memungkinkan. Tapi sampai sekarang, sampai saat ini tidak naik," ujarnya.

Alih-alih menaikkan harga, pemerintah kini memilih memperkuat sisi pasokan dan distribusi. Langkah tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan, termasuk Bulog dan ID FOOD, untuk memperluas jangkauan distribusi MinyaKita ke pasar-pasar rakyat di berbagai daerah.

Menurut Budi, strategi tersebut bertujuan memastikan masyarakat tetap memperoleh minyak goreng dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Distribusi yang merata dinilai menjadi kunci untuk menekan disparitas harga yang masih kerap ditemukan di sejumlah wilayah.

Langkah menjaga stabilitas harga ini menjadi penting mengingat minyak goreng merupakan salah satu komoditas pangan strategis yang memiliki kontribusi terhadap inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statisik (BPS), kelompok tersebut masih menjadi penyumbang utama pergerakan inflasi nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Selain memperkuat distribusi MinyaKita, pemerintah juga melakukan penyesuaian skema bantuan pangan. Jika sebelumnya sebagian pasokan MinyaKita digunakan untuk program bantuan sosial, ke depan bantuan minyak goreng dapat menggunakan merek lain di luar MinyaKita.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan MinyaKita di pasar komersial sekaligus memastikan program bantuan pangan tetap berjalan tanpa mengganggu pasokan bagi masyarakat umum.

"Pemerintah juga meminta produsen untuk meningkatkan produksi minyak goreng second brand atau merek pendamping MinyaKita," kata Budi.

Menurutnya, keberadaan minyak goreng second brand menjadi bantalan pasokan yang penting di tengah tingginya permintaan masyarakat. Dengan semakin banyaknya pilihan produk di pasar rakyat, tekanan terhadap permintaan MinyaKita dapat berkurang sehingga distribusi menjadi lebih terkendali.

Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan, sejumlah produsen minyak goreng nasional telah meningkatkan pasokan produk kemasan sederhana dan merek alternatif yang dijual pada rentang harga kompetitif. 

Kehadiran produk tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasokan tanpa harus mengubah HET MinyaKita.

Kebijakan mempertahankan HET ini juga memiliki konteks historis yang penting. Sejak diluncurkan sebagai minyak goreng rakyat pada 2022 pasca gejolak harga minyak goreng nasional, MinyaKita menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga akses masyarakat terhadap minyak goreng dengan harga terjangkau. 

Program tersebut lahir setelah lonjakan harga minyak goreng yang sempat menembus Rp20.000 hingga Rp25.000 per liter akibat kenaikan harga CPO global dan gangguan rantai pasok.

Di tengah kondisi ekonomi saat ini, keputusan menahan kenaikan harga MinyaKita berpotensi memberikan ruang bagi daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang masih menghadapi tekanan biaya hidup.