Kenaikan Pertamax Dinilai Bebani Kelas Menengah, DPR Minta Penjelasan Terbuka Pemerintah

AKURAT.CO Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina (Persero) segera membuka secara transparan mekanisme penentuan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi kepada publik.

Permintaan itu disampaikan menyusul kenaikan harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax dan Pertamax Green 95, yang disebut mengalami lonjakan signifikan.

Menurut Ratna, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka faktor-faktor yang menjadi dasar penyesuaian harga, mulai dari pergerakan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, biaya pengolahan, hingga distribusi.

"Pemerintah wajib menyampaikan secara terbuka faktor apa saja yang mendasari perubahan harga ini. Publik berhak mendapatkan informasi yang jelas, rasional, dan akuntabel," kata Ratna dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Ratna menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak bisa dipandang sebagai persoalan sederhana karena berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap perekonomian masyarakat.

Menurutnya, kelompok masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi pengguna utama Pertamax akan menjadi pihak yang paling merasakan dampak kenaikan tersebut.

"Kebijakan ini dipastikan membawa dampak luas terhadap stabilitas ekonomi masyarakat, terutama kelas menengah," ujarnya.

Baca Juga: BOLT Berkurban 2026 Salurkan Lebih dari 1.000 Paket SuperQurban untuk Masyarakat

Ia menjelaskan kenaikan harga BBM berpotensi mendorong naiknya biaya transportasi dan logistik nasional.

Kondisi tersebut dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat.

Selain itu, Ratna menilai kebijakan tersebut juga berisiko memberikan tekanan terhadap inflasi dan aktivitas ekonomi domestik apabila tidak diantisipasi dengan baik.

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya mengumumkan kenaikan harga, tetapi juga menyiapkan langkah mitigasi yang jelas serta meningkatkan komunikasi publik.

"Masyarakat saat ini sudah menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Jangan sampai kenaikan Pertamax tanpa penjelasan yang memadai justru memicu kepanikan dan menurunkan kepercayaan publik," katanya.

Ratna juga mendesak Kementerian ESDM segera memberikan penjelasan mengenai dasar perhitungan kenaikan harga agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

"Kementerian ESDM harus segera hadir menjelaskan rasionalisasi kenaikan harga tersebut agar tidak muncul berbagai spekulasi liar di masyarakat," pungkasnya.