Gejolak Sosial Politik, Kadin Siap Jembatani Dunia Usaha dengan Pemerintah

Hefriday | 2 September 2025, 18:08 WIB

AKURAT.CO Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan siap berperan aktif sebagai jembatan antara dunia usaha dan pemerintah dalam mengatasi dampak instabilitas keamanan terhadap perekonomian nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menegaskan dunia usaha tidak memiliki kepentingan politik, tetapi sangat berkepentingan dengan stabilitas politik dan keamanan.

“Tanpa situasi aman, perdagangan dan investasi tidak bisa berjalan. Itu yang paling dikhawatirkan pelaku usaha,” ujar Anindya di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Dalam dialog daring dengan 200 asosiasi anggota Kadin, Anindya mendengarkan aspirasi pelaku usaha yang menghadapi tekanan akibat gangguan keamanan. Para pengusaha mengeluhkan hambatan rantai pasok, ketidakpastian izin investasi, hingga potensi penurunan daya beli masyarakat.

Baca Juga: Rantai Pasok Mulai Terganggu Akibat Aksi Anarkis, Kadin Tuntut Stabilitas Keamanan

Sebagai respon, Kadin merumuskan sejumlah langkah strategis. Pertama, memperluas komunikasi dengan pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, maupun organisasi masyarakat.

“Dialog harus dibuka seluas mungkin agar dunia usaha mendapat kepastian informasi, bukan sekadar rumor dari media sosial,” katanya.

Kedua, Kadin berencana melakukan audiensi langsung dengan Kapolri, Panglima TNI, dan pimpinan aparat di daerah untuk memastikan keamanan di sentra industri. Ketiga, Kadin akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam program pasar murah guna meredam gejolak harga.

Selain itu, Kadin menekankan pentingnya menjaga iklim investasi. “Kepercayaan investor adalah fondasi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, proses perizinan di BKPM harus benar-benar dipermudah, tanpa hambatan dan pungutan tidak sah,” ujar Anindya.

Sejumlah ketua asosiasi yang hadir, termasuk dari Apindo, Gapmmi, hingga asosiasi logistik, mendukung langkah Kadin. Mereka menilai komunikasi erat dengan pemerintah dan aparat keamanan menjadi kunci memperbaiki kepercayaan pasar.

Kadin juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap kebijakan fiskal. Beban pajak, tarif bea masuk, dan kenaikan harga energi disebut berpotensi menghambat kemampuan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban, termasuk pembayaran upah minimum provinsi (UMP) tahun depan.

“Ini momentum bagi semua pihak untuk bersatu dalam semangat Indonesia Incorporated. Dunia usaha siap bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional,” kata Anindya.