Tag Pemerintah

123,8 Juta Orang Mudik Lebaran 2023, 5 Hal Penting Yang Harus Diperhatikan

123,8 Juta Orang Mudik Lebaran 2023, 5 Hal Penting Yang Harus Diperhatikan

Selain itu diperoleh potensi pergerakan nasional pada Lebaran 2023 sebanyak 45,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 123,8 juta orang.

Rawan Seleweng, KPK Mesti Kawal Program Subsidi Motor Listrik Baru

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno memandang pemberian subsidi untuk motor listrik rawan p

Minim Tenaga Pekerja, Sinode GPI Papua Minta Atensi Pemerintah

Gereja Protestan di Indonesia (GPI) meminta atensi pemerintah untuk membantu dalam perekrutan tenaga pengajar guru untuk mengajar di sekolah-sekolah pelosok yan

Gara-gara Ini, PKS Berikan Apresiasi Kepada Pemerintah

Fraksi PKS Apresiasi Pemerintah RI Bantu Korban Gempa Turki dan Suriah. Mengingat besarnya korban jiwa dan kerusakan yang terjadi.

KKB Berulah Lagi, DPR Minta TNI-Polri Tegas

Pimpinan DPR RI meminta TNI-Polri untuk menindak tegas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kembali berulah membakar maskapai Susi Air

Pemerintah-DPR Tetapkan BIPIH 14 Februari: Ingat! Banyak Jamaah Haji Dari Petani, Nelayan Dan Buruh

Kemampuan ekonomi kebanyakan anggota jamaah haji Indonesia belum mencukupi apabila pemerintah memutuskan kenaikan BPIH sebesar Rp69 juta. 

Fahri Hamzah: Berdiplomasi Dengan Saudi, Jangan Mental Tangan di Bawah!

Fahri Hamzah menilai pro kontra rencana kenaikan biaya haji 2023 bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengubah pola pikir pelaksanaan ibadah haji.

Indonesia Darurat Dokter! Pemerintah Harus Punya Strategi Khusus

Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti menyoroti belum meratanya jumlah dokter di Indonesia, terutama yang ada di daerah.

Stop Impor! Golkar: Segera Bikin Road Map Komoditas Pangan

pemerintah fokus melakukan substitusi pada sejumlah komoditas pangan yang selama ini dilakukan impor,

Permudah Trader Aset Kripto, Indodax Rilis Fitur Bukti Laporan Pajak    

CEO Indodax, Oscar Darmawan mengatakan bahwa fitur laporan pemungutan pajak ini merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan untuk mematuhi peraturan pajak d

Biar Paham! Ketahui Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Proporsional Tertutup

Sistem proporsional tertutup ini berfokus pada partai politik atau secara garis besar bukan kepada individunya.

Chiki Ngebul Bikin Banyak Anak Keracunan, DPR Desak Pemerintah Turun Tangan

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mengawasi langsung peredaran jajanan 'Chiki Ngebul'

PSI Dukung Pemerintah Keluarkan Perppu Ciptaker, Singgung Produktvitas DPR

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung kebijakan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022

Energi Nuklir Termasuk EBT, Pengusaha: Jangan Alergi Kembangkan Di Indonesia

Menurut Anggawira, harus ada upaya dari pemerintah untuk menfasilitasi riset dan implementasi bisnis energi nuklir.

PAN Ingatkan Pemerintah Soal Kewaspadaan Lonjakan Kasus Covid-19 Usai PPKM Dicabut

Pemerintah memberi sinyal akan mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

Buntut Kecelakaan Kerja, Anggota DPR Minta Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dihentikan

Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho meminta pemerintah memberhentikan sementara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, menyusul kecelakaan rangkaian kereta kerja.

PKS: Rencana Subsidi Kendaraan Listrik Lukai Keadilan Masyarakat

Fraksi PKS menolak keras rencana Pemerintah menggelontorkan subsidi bagi pembelian motor dan mobil listrik di tahun 2023.

Perppu Pemilu Sudah Terbit, PKS Puji Jokowi Junjung Konstitusi

PKS berharap hadirnya Perppu Pemilu dapat semakin konstruktif memberikan pendidikan politik ke masyarakat.

Komunitas Pers Resah, SMSI Akan Gugat KUHP Baru Ke MK

Meski tidak secara detil menyebut pasal per pasal, SMSI merasa khawatir dengan masih banyaknya pasal bermasalah dalam KUHP yang baru direvisi itu.

Dewan Pers: UU KUHP Bungkam Kemerdekaan Pers dan Demokrasi!

Kemerdekaan pers terbelenggu karena UU KUHP itu dapat menjerat wartawan dan perusahaan pers sebagai pelaku tindak pidana.