Akurat Logo

Di tengah Dinamika Politik, DPR Komitmen Jaga Integritas Pemilu

Putri Dinda Permata Sari | 10 November 2026, 19:50 WIB
Di tengah Dinamika Politik, DPR Komitmen Jaga Integritas Pemilu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam Rapat Paripurna DPR. - Akurat.co/Putri Dinda Permata Sari

AKURAT.CO Di tengah dinamika politik nasional yang turut diwarnai polemik terkait integritas pemilu, DPR berkomitmen dalam menjaga integritas demokrasi dan memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan jujur dan adil.

"Di tengah berbagai upaya bangsa dalam melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, kita dihadapi pada dinamika politik yang menguji integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil," kata Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pidatonya saat membuka masa sidang DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Puan mengatakan, berbagai tantangan politik saat ini menguji integritas penyelenggaraan pemilu. Bahkan, penyalahgunaan alat kekuasaan negara dinilai berpotensi mengancam hak-hak warga negara hingga pimpinan nasional.

Baca Juga: Zaki Iskandar: Golkar Tidak Boleh Terdistraksi Isu Munaslub, Fokus Menangkan Pemilu 2029

"Kita dihadapkan juga pada tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara, bahkan mengancam para pimpinan nasional," imbuhnya.

Dia menegaskan, DPR akan menjalankan fungsi konstitusionalnya untuk memastikan prinsip demokrasi tetap terjaga di tengah berbagai dinamika tersebut. Puan juga menekankan bahwa setiap kewenangan dan kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum serta diarahkan untuk kepentingan nasional.

"Dalam menghadapi berbagai situasi tersebut, DPR RI menegakkan komitmennya melalui fungsi konstitusionalnya untuk terus menjaga integritas demokrasi yang menjamin prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil," ujarnya.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.