Fahri Hamzah Kecam Seruan Saiful Mujani Gulingkan Prabowo: Inkonstitusional dan Ancam Demokrasi

AKURAT.CO Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, menanggapi pernyataan konsultan politik Saiful Mujani yang mengajak publik menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Fahri menilai, ajakan tersebut inkonstitusional dan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan, termasuk oleh kalangan aktivis.

Ia menegaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan tidak hanya berada di tangan presiden, melainkan terbagi pada eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Dalam sistem konstitusi kita, presiden bukan satu-satunya. Ada cabang kekuasaan lain yang juga bisa dimintai pertanggungjawaban sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif negara,” ujar Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/4/2026).

Ia mengingatkan agar kritik terhadap pemerintah tetap disampaikan melalui mekanisme konstitusional.

Fahri juga meminta pihak-pihak yang mendorong provokasi untuk melakukan introspeksi, mengingat perjuangan panjang dalam membangun demokrasi.

“Kalau kita mengizinkan tindakan inkonstitusional, itu justru berisiko membawa kemunduran demokrasi,” katanya.

Di tengah situasi global yang dinilai tidak stabil, Fahri menekankan pentingnya persatuan nasional.

Baca Juga: KPK Usut Skema Kuota Haji Tambahan, Dugaan Cuan Ilegal Travel Diselidiki

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak memperkeruh keadaan, melainkan memperkuat soliditas.

“Dunia sedang membutuhkan kita untuk kompak dan bersatu,” ucapnya.

Fahri juga menilai, kebijakan Presiden Prabowo, termasuk langkah efisiensi dan penghematan anggaran, bertujuan memperbaiki kebocoran serta pemborosan demi kepentingan masyarakat.

Sebelumnya, pernyataan Saiful Mujani dalam sebuah acara halal bihalal beredar luas di media sosial.

Ia menilai mekanisme pemakzulan formal tidak efektif dan mengusulkan konsolidasi gerakan sipil sebagai alternatif untuk menjatuhkan pemerintahan.

Pernyataan tersebut menuai respons, termasuk dari Fahri yang menegaskan pentingnya menjaga jalur konstitusional dalam menyikapi perbedaan pandangan politik.