Apa Itu Junta Militer dan Contoh Penerapannya di Berbagai Negara

AKURAT.CO Pengambil alihan kekuasaan secara mendadak oleh kelompok bersenjata atau kudeta militer kerap menjadi titik balik runtuhnya sistem demokrasi sipil, yang kemudian digantikan oleh rezim pemerintahan otoriter berbasis kekuatan militer.

Untuk memahami fenomena ini secara utuh, berikut adalah ulasan mendalam mengenai definisi junta militer, mekanisme kerja, karakteristik utama, perbedaan dengan kediktatoran lain, hingga deretan contoh kasus nyata penerapannya di berbagai negara sepanjang sejarah.

Baca Juga: Kenang Pemilu Terakhir Kali di Myanmar, AS dan UE Jatuhkan Sanksi Baru untuk Junta Militer

Pengertian Apa Itu Junta Militer Dan Mekanisme Kerjanya

Secara etimologi, kata junta berasal dari bahasa Spanyol yang berarti "dewan" atau "komite." Dalam studi ilmu politik dan hukum tata negara, pengertian junta militer adalah suatu bentuk pemerintahan otoriter atau kediktatoran kolektif yang dipimpin oleh sekelompok perwira tinggi angkatan bersenjata, meliputi angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan terkadang kepolisian nasional.

Mekanisme kerja junta militer sangat berbeda dari sistem pemerintahan demokrasi sipil. Jika negara demokrasi menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan (trias politica) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, rezim junta militer justru memusatkan seluruh kendali negara di satu meja komando dewan militer. Keputusan hukum dan kebijakan nasional tidak lagi lahir dari proses musyawarah atau debat perwakilan rakyat di parlemen, melainkan ditetapkan secara mutlak melalui instruksi serta dekret pimpinan tertinggi militer.

Ciri-ciri dan Karakteristik Utama Rezim Junta Militer

Untuk mengenali bagaimana sebuah negara dikuasai oleh rezim ini, terdapat beberapa indikator dan karakteristik utama junta militer yang hampir selalu muncul dalam setiap peristiwa politik:

• Pengambilalihan Kekuasaan Lewat Kudeta Militer: Terbentuknya junta militer selalu diawali oleh aksi kudeta (coup d'état), yaitu tindakan penumbangan pemerintah sipil yang sah secara paksa, mendadak, dan inkonstitusional.

• Pembekuan Konstitusi Dan Pembubaran Parlemen: Langkah awal yang langsung diambil oleh junta militer setelah menguasai ibu kota adalah menangguhkan undang-undang dasar, membubarkan lembaga legislatif, serta membatalkan hasil pemilihan umum.

• Pembatasan Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Pers: Rezim junta militer memberlakukan sensor ketat terhadap media massa, memblokir saluran informasi, melarang aksi unjuk rasa, serta menangkap tokoh oposisi politik demi meredam potensi perlawanan sipil.

• Militerisasi Birokrasi Dan Sektor Publik: Jabatan-jabatan strategis di kementerian, lembaga kementerian, badan usaha milik negara (BUMN), hingga lembaga peradilan diisi oleh perwira militer aktif atau purnawirawan guna mengamankan loyalitas struktur pemerintahan.

• Menggunakan Narasi Penyelamatan Negara: Demi meraih legitimasi di mata publik dan masyarakat internasional, pihak pimpinan junta militer selalu memakai narasi bahwa aksi penyerobotan kekuasaan tersebut dilakukan demi "menyelamatkan negara" dari krisis ekonomi, korupsi politik, atau ancaman perpecahan nasional.

Baca Juga: Waduh! Mau Kabur dari Myanmar, Dua Warga Australia Malah Jadi Tahanan Junta Militer

Contoh-contoh Penerapan Junta Militer Di Berbagai Negara

Guna melihat gambaran nyatanya di dunia modern, berikut adalah contoh contoh penerapan junta militer di berbagai negara dari Asia, Amerika Latin, hingga Afrika:

• Myanmar (Kudeta Militer 1962 dan 2021): Myanmar merupakan contoh penerapan junta militer yang paling menonjol di Asia Tenggara. Pada Februari 2021, dewan militer bernama State Administration Council (SAC) di bawah pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintah sipil hasil pemilu demokratis. Peristiwa ini memicu konflik bersenjata berkepanjangan, krisis kemanusiaan, dan sanksi ekonomi internasional.

• Thailand (Sejarah Kudeta Berulang): Thailand memiliki rekam jejak panjang terkait intervensi militer dalam politik domestik. Contoh penerapan junta militer terbaru terjadi pada tahun 2014, ketika Jenderal Prayut Chan-o-cha memimpin dewan National Council for Peace and Order (NCPO) untuk menguasai roda pemerintahan selama bertahun-tahun sebelum akhirnya menggelar pemilu bertahap.

• Chile (Rezim Augusto Pinochet 1973–1990): Di Amerika Latin, Chile menjadi contoh klasik kediktatoran militer. Pada September 1973, Jenderal Augusto Pinochet memimpin junta militer untuk merobohkan pemerintahan Presiden Salvador Allende. Junta militer Chile mengontrol negara secara represif dan mengesampingkan hak-hak sipil selama belasan tahun.

• Argentina (Rezim Processo 1976–1983): Argentina pernah dikuasai oleh junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Jorge Rafael Videla setelah melakukan kudeta pada tahun 1976. Masa pemerintahan junta militer Argentina ditandai dengan pembersihan oposisi politik secara masif sebelum akhirnya runtuh akibat krisis ekonomi dan kekalahan dalam Perang Falklands.

• Kawasan Sahel Afrika (Mali, Burkina Faso, dan Niger): Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Sahel di Afrika Barat menjadi pusat gelombang kediktatoran militer baru. Para perwira militer membentuk junta dan mengkudeta pemerintah sipil setempat dengan alasan kegagalan otoritas sipil dalam mengatasi ancaman terorisme dan krisis ekonomi.

Perbedaan Antara Junta Militer dan Diktator Perorangan

Banyak orang kerap menyamakan antara rezim junta militer dan kediktatoran perorangan (personalist dictatorship). Padahal, kedua jenis pemerintahan otoriter ini memiliki perbedaan mendasar pada struktur kepemimpinannya:

• Struktur Kepemimpinan Kolektif vs Tunggal: Diktatur perorangan berpusat penuh pada satu figur tokoh sentral yang memegang kekuasaan personal secara mutlak. Sebaliknya, junta militer adalah bentuk kediktatoran kolektif, di mana kebijakan dan arah pimpinan negara dirumuskan bersama oleh dewan perwira senior yang mewakili institusi angkatan bersenjata.

• Fondasi Legitimasi Dan Keberlangsungan Rezim: Junta militer bersandar pada hierarki dan institusi formal militer. Jika ketua dewan junta diganti atau berganti posisi, roda pemerintahan junta tetap dapat berjalan melalui mekanisme komando internal militer tanpa harus meruntuhkan seluruh sistem rezim yang sedang berkuasa.

Layya Aulia Cesar (Magang)