Tekan Angka Kecelakaan Transportasi, Teknologi Simulator dalam Pendidikan Vokasi Harus Diperbarui

AKURAT.CO Komisi V DPR RI menegaskan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pendidikan vokasi perhubungan, baik darat, laut, maupun udara, sebagai salah satu upaya menekan angka kecelakaan transportasi nasional.

"Yang menjadi target kita sebenarnya adalah mengurangi kecelakaan, baik udara, laut, maupun darat. Darat ini, kalau kita memperhatikan, banyak juga kecelakaan yang sifatnya fatal," kata Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD), Bekasi, dikutip Sabtu (3/10/2026).

Dia menyoroti persoalan kecelakaan transportasi darat tidak hanya disebabkan oleh faktor pengemudi, tetapi juga kondisi infrastruktur jalan. Komisi V DPR RI bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyepakati pembenahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol agar dapat dimaksimalkan pelaksanaannya.

Baca Juga: Kelola Transportasi Laut Kepulauan Seribu, TransJakarta Bakal Disuntik Modal Tambahan

Hamka mengapresiasi keberadaan sekolah vokasi di bawah Kementerian Perhubungan yang mencakup matra udara, laut, dan darat, termasuk pendidikan operator forklift yang menurutnya turut berperan penting dalam kegiatan di pelabuhan.

Dia berharap, seluruh peserta didik yang dididik di sekolah-sekolah vokasi tersebut dapat benar-benar kompeten di bidangnya, sehingga tingkat kecelakaan transportasi dapat ditekan.

Selain itu, dia juga menyoroti kebutuhan teknologi pada simulator pendidikan vokasi di seluruh matra transportasi, baik darat, laut, maupun udara, yang sudah waktunya diperbarui, termasuk kebutuhan penggantian chip pada simulator penerbangan agar sesuai dengan sistem penerbangan terbaru.

Namun, dia mengakui persoalan pembiayaan menjadi kendala utama dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. "Anggaran Republik ini tahun ini saja Rp4.100 triliun, Kementerian Perhubungan hanya mendapat sekitar Rp 32 triliun, itu pun ditambah Rp4 triliun saja, sehingga bisalah bergerak sedikit," ungkapnya.

Baca Juga: Transportasi Umum Gratis 2027 Diperluas, 6 Kelompok Ini Bisa Naik Transjakarta, MRT, dan LRT

Untuk itu, dia mengusulkan Komisi V DPR RI bersama jajaran Kementerian Perhubungan melakukan exercise atau kajian bersama jauh-jauh hari sebelum penyusunan anggaran Tahun 2028.

Sehingga, kebutuhan anggaran sektor pendidikan vokasi, baik dari sisi peningkatan kualitas maupun sarana-prasarana, dapat disusun berdasarkan reasoning ilmiah dan fakta di lapangan.

 "Ayo kita diskusi semua, betul-betul, sehingga kita bisa bayangkan seperti apa kebutuhan anggaran di sektor pendidikan vokasi. Kita harus bedakan dari sisi peningkatan kualitas dan dari sisi sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri," pungkasnya.