Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Masih Bergulir di DPR, Regulasi Upah Belum Diputuskan

AKURAT.CO Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan belum ada keputusan mengenai perubahan mekanisme pengaturan upah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Pembahasan regulasi tersebut masih bergulir di DPR sebagai pengusul RUU.
Hal itu disampaikan Yassierli usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026), menanggapi isu yang menyebut pengaturan upah nantinya akan sepenuhnya disepakati antara pengusaha dan pekerja.
"Bukan, bukan (disepakati pengusaha dan pekerja)," kata Yassierli saat dimintai tanggapan terkait isu tersebut.
Baca Juga: DPR Bahas Usulan RUU Ketenagakerjaan saat Reses, Dibawa ke Rapim dan Bamus
Dia menjelaskan, RUU Ketenagakerjaan merupakan inisiatif DPR sehingga proses penyusunannya masih berada di tangan parlemen. DPR saat ini tengah mengedepankan prinsip meaningful participation dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
"Penyusunan RUU ini bergulir karena ini adalah inisiatif dari DPR. Tadi barusan saya dapatkan informasi, alhamdulillah, teman-teman dari Komisi IX terus bekerja dan berusaha seoptimal mungkin," ujarnya.
Salah satu tahapan yang tengah didorong DPR adalah dialog bipartit antara kalangan pengusaha dan serikat pekerja, sebelum pembahasan lebih lanjut dilakukan.
"Memang salah satu step-nya itu ada yang mintanya meaningful participation. Dan teman-teman DPR mendorong bipartit itu, diskusi-diskusi antara pengusaha dan teman-teman serikat pekerja sudah dimulai dari awal. Jadi maksudnya itu sebenarnya," katanya.
Menurutnya, proses tersebut diharapkan dapat mempermudah tercapainya kesepakatan ketika RUU mulai dibahas secara resmi. Meski demikian, pemerintah belum mengambil sikap terkait substansi pengaturan upah karena pembahasan masih berada di DPR.
Baca Juga: Status Ketenagakerjaan Dokter Dibiarkan dalam Kekosongan Norma, Berikut Tiga Solusinya
"Ini prosesnya masih di DPR. Kami dari pemerintah nanti pada saatnya, saat pembahasan, tentu kita akan siapkan juga konsepnya," kata Yassierli.
Saat kembali ditanya mengenai pandangannya terkait wacana regulasi upah dalam RUU tersebut, Yassierli meminta semua pihak menunggu proses legislasi yang masih berjalan.
"Ini masih bergulir. Kita tunggu. Tentu kita hormati dong, yang pertama kan ini adalah inisiatif dari DPR. Nanti kita tunggu," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Ancaman Denny Indrayana ke Presiden Prabowo Bentuk Penghinaan pada Mandat Rakyat
- 2Tujuh Dekade Asuransi Astra Menjaga Asa: Merajut Kemandirian Ekonomi UMKM, Perempuan, hingga Penyandang Disabilitas
- 3Memutus Mata Rantai Kejahatan Keuangan Digital: Upaya OJK Melindungi Masyarakat dari Jerat Judi Online
- 4Tak Tergilas Disrupsi, Tak Terjebak Perang Harga: Rahasia Bluebird Menjaga Takhta di Industri Transportasi Dalam Negeri
- 5Ina Liem Kini Setuju Gibran Mundur dari Wapres, Alasannya Bikin Heboh
- 6Moto3 Malaysia: Angkat Topi, Hiroshi Aoyama Terpukau dengan Penampilan Veda Ega Pratama di Sepang
- 7Prediksi Skor Shakhtar vs Sporting CP 4 November 2026: Sama-Sama Incar Kebangkitan
- 8Putusan MA Soal Suket Gibran, Margarito Kamis Ungkap Dampaknya terhadap Jabatan Wapres
- 9Pemerintah Tegaskan Perekonomian Indonesia Masih Positif Jelang Akhir Tahun
- 10Ketua KPK Ingatkan Nusron Wahid Penuhi Panggilan Penyidik Tanpa Harus Dijemput Paksa









