Penguatan EBT hingga UMKM Jadi Langkah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah

AKURAT.CO Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik bersenjata yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Situasi tersebut berpotensi memperluas instabilitas geopolitik global dan memberi tekanan serius terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

"Dunia hari ini berada dalam situasi ketidakpastian yang serius. Ketika konflik bersenjata terjadi di pusat energi dunia, dampaknya menjalar ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Kita harus waspada, responsif, dan strategis," ujar Wakil Ketua MPR, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, konflik di kawasan strategis penghasil energi dunia itu tidak hanya berdampak pada negara yang terlibat langsung, tetapi juga membawa konsekuensi luas terhadap stabilitas energi nasional, jalur perdagangan internasional, inflasi global, serta keamanan kawasan.

Baca Juga: Selat Hormuz Resmi Ditutup Usai Serangan AS-Israel, Apa Dampaknya bagi Dunia?

Ibas secara khusus menyoroti posisi strategis Selat Hormuz di Timur Tengah, sebagai jalur perdagangan energi paling vital di dunia. Dia mengingatkan, eskalasi konflik di wilayah tersebut berisiko mengganggu distribusi energi global.

"Jika stabilitas di Selat Hormuz terganggu, maka dunia akan menghadapi kejutan pasokan yang drastis. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar angka di pasar bursa, melainkan ancaman nyata terhadap biaya operasional industri dan ketersediaan BBM di tingkat retail. Kita harus sadar bahwa gangguan di selat tersebut dapat melambungkan harga minyak mentah jauh di atas asumsi makro APBN kita," katanya.

Gangguan distribusi tidak hanya berdampak pada minyak mentah, tetapi juga terhadap rantai pasok global. Lonjakan biaya asuransi pengiriman dan pengalihan rute kapal tanker, dapat meningkatkan biaya logistik internasional secara signifikan dan berdampak pada harga barang impor serta bahan baku industri dalam negeri.

Tekanan APBN dan Daya Beli

Ibas menilai, Indonesia yang masih mengimpor sebagian kebutuhan energi nasional akan sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak dunia. Dia memprediksi kenaikan harga energi global dapat menekan APBN melalui peningkatan subsidi energi, memicu inflasi sektor pangan dan transportasi, hingga menurunkan daya beli masyarakat.

"Kita harus mengantisipasi dampak rambatan ekonomi global ini dengan langkah yang terukur dan kebijakan yang tepat sasaran demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional," tegasnya.

Menyikapi dinamika tersebut, Ibas mendorong pemerintah mengambil langkah strategis melalui tiga pilar utama. Pertama, penguatan ketahanan energi nasional melalui percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan, diversifikasi sumber impor energi, serta peningkatan produksi dan cadangan energi domestik.

Baca Juga: Penutupan Selat Hormuz Bisa Ganggu Perdagangan Global hingga Picu Kenaikan Biaya Logistik

Kedua, menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan rakyat melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat UMKM dan industri dalam negeri.

"Dalam situasi global yang sulit, perlindungan terhadap rakyat harus menjadi prioritas utama," ujarnya.

Ketiga, memperkuat diplomasi aktif dan konsisten sesuai prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, dengan mendorong dialog, negosiasi, dan gencatan senjata di tengah konflik.