Puan Minta Pemerintah Beri Penjelasan Soal Rencana Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

AKURAT.CO Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi soal rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengevakuasi warga korban perang Gaza ke Indonesia.
Dia menyatakan, DPR RI ingin mendapat penjelasan lebih lanjut secara langsung mengenai wacana tersebut, sebab pemerintah belum menjelaskan secara rinci.
"Sampai saat ini kan belum ada penjelasan lanjut, apakah ini mengevakuasi atau merelokasi. Jadi kami dari DPR tentu saja menginginkan ada penjelasan lebih langsung, lebih jelas," katanya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Baca Juga: Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia Perlu Perencanaan Matang
Menurutnya, Menteri Luar Negeri, Sugiono, dapat menjelaskan rencana Presiden Prabowo tersebut dalam rapat kerja bersama DPR, khususnya kepada Komisi I yang menjadi mitra Kemenlu.
"Tentu saja dari Kementerian Luar Negeri apa yang akan dilakukan, bagaimana rencananya, dan lain-lain sebagainya," kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.
Apalagi, rencana itu juga masih belum jelas apakah untuk mengevakuasi atau merelokasi masyarakat Palestina. Untuk itu, dia menilai perlu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah guna menindaklanjuti wacana tersebut.
"Karena untuk melakukan apakah itu mengevakuasi, apakah merelokasi, tentu saja dibutuhkan tindak lanjut yang lebih dalam, untuk di lapangannya dalam pelaksanaan tersebut," tutup Puan.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Sugiono, menyatakan rencana pemerintah mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia akan dilakukan setelah mencapai kesepakatan dari para pemimpin dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan lawatan ke lima negara di Timur Tengah, yakni Persatuan Emirat Arab (PEA), Turki, Mesir, Qatar hingga Yordania, Salah satunya, untuk berkonsultasi mengenai rencana Indonesia membantu rakyat Palestina korban genosida militer Israel di Gaza.
Baca Juga: Prabowo dan Presiden Mesir El-Sisi Akan Perdalam Bahas Konflik di Gaza
Nantinya, dari hasil konsultasi tersebut akan menjadi pertimbangan untuk keputusan terakhirnya mengenai rencana evakuasi ini.
"Dari situlah kemudian mekanisme-mekanisme yang dijalankan, berdasarkan kesepakatan semua pihak. Jadi harus semuanya sepakat, harus semuanya setuju. Kalau ada yang tidak setuju, kalau ada yang tidak sepakat berarti 'no deal'," kata Sugiono, dikutip Antara, Jumat (11/4/2025).
Dalam kunjungan kenegaraan di Timur Tengah, Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia dalam melakukan upaya perdamaian dan bantuan kemanusiaan yang harus segera dilaksanakan.
Termasuk, mengevakuasi warga Palestina di Jalur Gaza yang mengalami luka-luka, anak yatim-piatu, anak-anak yang mengalami trauma, hingga pelajar Indonesia yang berada di negara tersebut.
"Semua ini dilakukan harus sukarela dengan persetujuan dari semua pihak yang ada di Palestina. Jadi kita menyampaikan (bahwa) kita siap jika diinginkan, jika dibutuhkan untuk memberikan bantuan. Kita siap jika dibutuhkan untuk menjadi penampung korban-korban luka, anak yatim, kemudian pelajar-pelajar untuk dirawat di Indonesia," jelasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Unggah Video Veda Ega Pratama Salip David Munoz, Akun Resmi MotoGP 'Diserbu' Netizen
- 2Kenapa Massa Geruduk Rumah Doa GKPI Tangerang? Ini Kronologi dan Duduk Perkaranya
- 3Komposisi Pemain Asing Persija Belum Penuh, Manajer Minta Soal Skuad Percayakan ke Shin Tae-yong
- 4Diduga Singgung Status Pendatang Shin Tae-yong, Direktur Teknik Java United Lakukan Rasisme?
- 5Kalender Jawa 23 September 2026: Watak Weton Rabu Pon Dikenal Cerdas dan Mudah Bergaul
- 6Kalender Jawa 21 September 2026: Watak Weton Senin Legi, Sopan dan Mudah Bergaul
- 7Bantah Tuduhan Konspirasi Wasit, Presiden La Liga Sebut Real Madrid Hidup di 'Dunia Lain'
- 8Asian Games: Pebulutangkis Juara Dunia Junior Thailand Dinyatakan Positif Doping
- 9BGN Hentikan Permanen Operasional Empat Dapur MBG
- 10KPK Buka Peluang Penyidikan Baru Usut Dugaan Aliran Uang ke Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR







