Cak Imin Kesal Pembagian Tenda Jemaah Haji di Mina Tidak Adil

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, merasa prihatin dengan kondisi tenda jamaah haji Indonesia di Mina, Arab Saudi. Sebab, kondisi tenda dan fasilitas yang ada tidak memadai bagi para jemaah.

"Satu orang hanya mendapat tempat tidur tidak sampai satu meter. Mana bisa tidur? Akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang," kata Muhaimin dalam keterangannya usai melakukan inspeksi mendadak ke tenda-tenda jamaah haji, dikutip Antara, Selasa (18/6/2024).

Selain masalah kapasitas tenda, pria yang akrab dipanggil Cak Imin ini, juga menyoroti adanya ketidakadilan dalam pembagian luas tenda karena ada tenda yang berlebihan luas dan leluasa, sedangkan sebagian tenda lainnya dalam kondisi penuh.

"Ini tidak adil. Pembagian yang salah ini harus diperbaiki. Ke depan, setiap tenda harus memiliki ukuran per orang yang standar per nama, seperti di hotel," katanya.

Baca Juga: Kritik Penyelenggaraan Haji 2024, Timwas Haji: Banyak Tenda di Mina Tak Sesuai Maktab, Hak Jemaah Tak Terpenuhi

Tak hanya itu, rasio jumlah kamar mandi juga tidak seimbang sehingga mengakibatkan jamaah harus mengantre hingga dua jam, serta kebersihannya pun tidak terjaga. Kemudian keberadaan kamar mandi khusus lansia dan disabilitas juga tidak memadai.

"Rasio kamar mandi harus dihitung ulang, kebersihan juga tidak terjaga. Mengapa untuk wudhu harus menggunakan wastafel? Seharusnya wudhu biasa saja," katanya.

Dia menjelaskan, permasalahan yang terjadi berkaitan dengan biaya, baik biaya yang dikeluarkan jamaah maupun negara. Menurutnya, harus ada negosiasi ulang dan penataan ulang agar para jamaah haji merasa nyaman.

Untuk itu, perencanaan yang matang sejak awal sangat penting dengan mempertimbangkan kebutuhan jamaah. Jangan sampai persiapan dilakukan dengan keterdesakan atau dadakan.

"Ledakan jumlah jamaah harus diantisipasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Negara kita kuat, pemerintah kita besar, masa menangani hal seperti ini saja tidak bisa? Harus bisa," katanya.

Dia menilai, pemerintah perlu mengambil peran dominan dalam menentukan fasilitas jamaah haji. Hal itu pun sudah ditekankan oleh DPR dalam setiap rapat bersama Kementerian Agama.

Ke depannya, dia berharap pemerintahan baru yang akan terbentuk benar-benar melihat fakta ini dan tidak mendiamkan serta mengulang masalah yang sama setiap tahunnya.

"Harus ada revolusi penyelenggaraan haji dari awal, perbaikan total sehingga kondisi yang memprihatinkan ini tidak terulang lagi. Revolusi penanganan haji dimulai dari sini, kita akan benahi total," tandasnya.