Dua Tahun Prabowo-Gibran, MBG dan Koperasi Desa Dinilai Dorong Ekonomi Akar Rumput

AKURAT.CO Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Maluku Utara menyoroti pengelolaan sumber daya alam (SDA), khususnya nikel, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan di daerah.

Sorotan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk "Nikel, Lingkungan, dan Masa Depan Daerah" yang digelar di Jati Hotel Ternate, Minggu (1/11/2026).

Kegiatan itu sekaligus menjadi ruang refleksi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta momentum peringatan Sumpah Pemuda.

Diskusi menghadirkan Ketua MD KAHMI Halmahera Selatan sekaligus pemerhati lingkungan, Rustam Ode Nuru, dan akademisi ekonomi Universitas Khairun (UNKHAIR), Mochtar Adam. Sejumlah pemuda dan elemen masyarakat sipil turut mengikuti forum tersebut.

Rustam mengapresiasi arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilainya memberi perhatian terhadap penguatan ekonomi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan besarnya investasi.

"Keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah patut diapresiasi. Namun, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi dan pertumbuhan industri," kata Rustam.

"Kita juga harus melihat sejauh mana masyarakat menikmati hasil pembangunan dan bagaimana lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang," lanjutnya.

Ia menegaskan, HMI Badko Maluku Utara akan terus mengawal kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas pendidikan.

Sementara itu, akademisi ekonomi UNKHAIR Mochtar Adam menilai sejumlah program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes), berpotensi mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

"Program MBG dan Koperasi Desa merupakan langkah strategis untuk membangun ekonomi dari bawah. Tantangannya adalah bagaimana program tersebut benar-benar menggerakkan produksi lokal, melibatkan petani, nelayan, UMKM, dan memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa," kata Mochtar.

Mochtar juga menyoroti potensi Maluku Utara sebagai salah satu pusat industri nikel nasional.

Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat lokal, sekaligus mencegah persoalan sosial dan kerusakan lingkungan.

"Kebijakan pembangunan nasional juga perlu memastikan masyarakat di sekitar kawasan industri pertambangan memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang," ujarnya.

Selain pengelolaan SDA, Mochtar mengapresiasi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Namun, ia menekankan agar penghematan anggaran diarahkan pada program produktif yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia mencontohkan pembangunan fasilitas kesehatan, sekolah rakyat, dan infrastruktur kampung nelayan sebagai sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian.

"Efisiensi anggaran akan benar-benar bermakna apabila hasilnya kembali kepada rakyat. Jangan sampai penghematan hanya berhenti pada administrasi birokrasi, tetapi harus diwujudkan melalui pembangunan fasilitas publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Baca Juga: KCIC Siapkan Petugas Tambahan Hadapi Lonjakan Penumpang Whoosh Saat Nataru