Pansus Perparkiran Bakal Bongkar Masalah Parkir di Jakarta, Siapa Saja yang Terlibat?

AKURAT.CO Panitia Khusus Perparkiran DPRD Jakarta bersiap menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pemerintah provinsi dan sejumlah pihak terkait permasalahan parkir.

Agenda ini ditujukan untuk mengurai persoalan pengelolaan parkir di Jakarta yang selama ini jadi perhatian publik.

Baca Juga: Saran Ahok untuk Wacana Pembentukan BUMD Parkir di Jakarta: Harus Sistem Digital

Ketua Pansus Perparkiran DPRD Jakarta, Jupiter, menjelaskan, RDPU akan dihadiri berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD), Dinas Perhubungan, termasuk Unit Pengelola Perparkiran serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Selain itu, pansus juga mengundang para pakar tata kota dan transportasi, koalisi masyarakat sipil, operator parkir serta organisasi kemasyarakatan (ormas).

Baca Juga: Rencana Pembentukan Pansus dan BUMD Khusus Tangani Masalah Parkir di Jakarta

"Kami akan mengundang operator-operator parkir yang ada di Jakarta, para pakar tata kota, pakar transportasi publik dan ormas," kata Jupiter, di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Wakil Ketua Pansus Perparkiran, Mujiyono, menekankan pentingnya rapat rutin dengan SKPD agar tujuan pengelolaan parkir dapat tersinergi serta informasi dan solusi dapat diperoleh bersama.

Baca Juga: DPRD Tantang Pemprov Jakarta Perbanyak Park and Ride Atasi Parkir Liar yang Meresahkan

"Rapat dengan Bappenda, BPAD dan Dishub harus serius dan tidak cuma sekali, sebaiknya berkali-kali," ujarnya.

Rapat dijadwalkan berlangsung pada Juni 2025, berbarengan dengan RDPU bersama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Perparkiran untuk pendalaman materi.

Baca Juga: Parkir Liar Bikin Macet, Dishub Jakarta Perlu Perbanyak Patroli Derek

Dari hasil serangkaian rapat tersebut, Pansus Perparkiran akan menyusun rekomendasi guna memperbaiki pengelolaan parkir di Jakarta.