Suahasil: APBN Harus Mampu Lindungi Rakyat dan Jaga Layanan Publik

AKURAT.CO Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi juga harus mampu menjaga kualitas layanan publik dan melindungi masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Pesan tersebut disampaikan Suahasil dalam Upacara Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80 dan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Mengusung tema Indonesia Berdaulat, APBN Kuat, peringatan tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat peran pengelolaan keuangan negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: Menkeu Suahasil Soroti 85 Persen Aktivitas Ekonomi di Luar APBN

Suahasil mengingatkan, kedaulatan ekonomi tidak cukup hanya ditopang kepemilikan mata uang dan lembaga keuangan sendiri. Lebih dari itu, negara harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga kepentingan nasional di tengah perubahan dunia.

“Sekarang, 80 tahun kemudian, tantangan yang kita hadapi telah berubah. Namun, perjuangannya tetap sama. Kedaulatan ekonomi dan keuangan bukan hanya tentang memiliki mata uang dan lembaga keuangannya sendiri, tetapi juga tentang kemampuan negara menggunakan seluruh instrumennya untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera,” kata Suahasil.

Ia menegaskan, APBN yang kuat harus mampu membiayai pembangunan, menjaga pelayanan publik, dan melindungi rakyat. Dengan demikian, pemerintah memiliki ruang untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan nasional.

3 Peran APBN untuk Ekonomi dan Kesejahteraan

Suahasil menjelaskan, terdapat tiga peran utama yang harus dijalankan APBN untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Ketiganya mencakup mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, serta menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal.

Pertama, APBN harus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Peran ini dijalankan melalui belanja pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur untuk memperluas akses dan menekan biaya usaha, serta dukungan fiskal bagi investasi, produksi, dan ekspor.

Menurut Suahasil, setiap alokasi anggaran perlu diarahkan pada kegiatan yang memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat. Artinya, keberhasilan belanja negara tidak semata-mata diukur dari terserapnya anggaran, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan.

Kedua, APBN harus menjadi instrumen perlindungan masyarakat. Negara perlu hadir ketika masyarakat menghadapi tekanan kenaikan harga, gangguan pekerjaan, maupun bencana.