Skema Baru Distribusi LPG 3 Kg, Banggar Minta Agar Tetap Mudah Diakses
Demi Ermansyah | 3 Februari 2025, 19:52 WIB

AKURAT.CO Mulai 1 Februari 2025, distribusi LPG 3 kg bakal berubah. Pemerintah, lewat Kementerian ESDM, memutuskan penjualan gas melon ini hanya sampai ke tingkat pangkalan, sementara pengecer diminta mendaftar jadi pangkalan resmi.
Menanggapi kebijakan ini, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah dan PT Pertamina memastikan kelompok rumah tangga miskin, lansia, serta pelaku usaha mikro dan kecil tetap mudah mengakses LPG 3 kg.
“Banggar DPR meminta pemerintah dan Pertamina menjamin subsidi LPG 3 kg tetap bisa dinikmati mereka yang benar-benar berhak,” ujar Said di Jakarta, Senin (3/2/2025).
“Banggar DPR meminta pemerintah dan Pertamina menjamin subsidi LPG 3 kg tetap bisa dinikmati mereka yang benar-benar berhak,” ujar Said di Jakarta, Senin (3/2/2025).
Baca Juga: LPG 3 Kilogram dan Subsidi Energi Tepat Sasaran
Agar tak ada yang kesulitan mendapatkan LPG, Said menyarankan dibentuknya tim darurat yang siap turun tangan jika ada kendala distribusi. Dia juga mengingatkan agar kebijakan ini dikomunikasikan dengan baik agar tak menimbulkan kepanikan di masyarakat.
Menurutnya, kebijakan ini bertujuan agar subsidi lebih tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan. Namun, pemerintah diminta menerapkannya secara bertahap, dimulai dari daerah yang lebih siap.
Said juga menekankan pentingnya pengawasan ketat. Dia meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk kepala daerah dan kepolisian, segera melakukan operasi pasar dan menindak tegas penimbun serta pengoplos LPG 3 kg yang bisa mengganggu pasokan subsidi untuk masyarakat.
Di sisi lain, ia memastikan bahwa alokasi subsidi LPG 3 kg dalam APBN 2025 aman, bahkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pemerintah dan Banggar DPR telah menyepakati anggaran Rp87,6 triliun, naik dari Rp85,6 triliun di 2024.
Agar tak ada yang kesulitan mendapatkan LPG, Said menyarankan dibentuknya tim darurat yang siap turun tangan jika ada kendala distribusi. Dia juga mengingatkan agar kebijakan ini dikomunikasikan dengan baik agar tak menimbulkan kepanikan di masyarakat.
Menurutnya, kebijakan ini bertujuan agar subsidi lebih tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan. Namun, pemerintah diminta menerapkannya secara bertahap, dimulai dari daerah yang lebih siap.
Said juga menekankan pentingnya pengawasan ketat. Dia meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk kepala daerah dan kepolisian, segera melakukan operasi pasar dan menindak tegas penimbun serta pengoplos LPG 3 kg yang bisa mengganggu pasokan subsidi untuk masyarakat.
Di sisi lain, ia memastikan bahwa alokasi subsidi LPG 3 kg dalam APBN 2025 aman, bahkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pemerintah dan Banggar DPR telah menyepakati anggaran Rp87,6 triliun, naik dari Rp85,6 triliun di 2024.
Dalam skema subsidi baru ini, pemerintah bakal menanggung Rp30 ribu per tabung, sehingga harga dasar LPG 3 kg menjadi Rp12.750 dari seharusnya Rp42.750. Namun, harga jual akhir ke masyarakat tetap akan dipengaruhi oleh ongkos distribusi di masing-masing daerah.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Amanda Rigby Umur Berapa? Ini Profil, Pendidikan dan Kariernya
- 2Soal Kabar Jokowi-Megawati Bakal Bertemu, Said Abdullah: Kartunya Mati, Jangan Dihidupkan Lagi
- 3ACL Two: FC Seoul Siapkan Pemain SMA Lawan Persib Bandung, Anggap Remeh?
- 4Gara-gara Kembang Api di Hotel Pemain Persib, Persija Disanksi Tak Gelar 2 Laga di Kandang
- 5Sidang Korupsi Kuota Haji Ungkap Marwan Dasopang Mendorong Kuota Tambahan Tidak Seluruhnya untuk Jemaah Reguler
- 6Persija Terpaksa Jamu Java United di Bali, Terancam Pengurangan Poin Jika 4 Kali Musafir
- 7Kenapa Thailand Ingin Berantas Ikan Nila Hitam? Ini 5 Alasannya
- 8Prediksi Skor Sunderland vs AZ Alkmaar 17 September 2026: The Black Cats Bisa Tahan Tim Belanda?
- 9Prabowo Pimpin Sidang DEN di Istana, Instruksikan Persiapan E50 untuk Perkuat Kemandirian Energi
- 10Terungkap di Sidang Korupsi Kuota Haji: Anak Buah Bos Maktour Setor USD10 Ribu ke Pejabat Kemenag






