Akurat Logo

Penerimaan Pajak Baru 70 Persen, Misbakhun Ingatkan Risiko Defisit APBN

Esha Tri Wahyuni | 10 November 2026, 08:20 WIB
Penerimaan Pajak Baru 70 Persen, Misbakhun Ingatkan Risiko Defisit APBN
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun

AKURAT.CO Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti belum optimalnya realisasi penerimaan negara di tengah pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi memperlebar defisit apabila target penerimaan tidak tercapai.

Misbakhun mengatakan, secara umum arah penyusunan APBN sudah berada di jalur yang benar. Namun, tantangan pemerintah saat ini terletak pada kemampuan merealisasikan target penerimaan negara, baik dari sektor pajak, kepabeanan, cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Penyusunan APBN arahnya benar. Tinggal pada realisasinya," kata Misbakhun dalam Forum Ekonomi Politik bertajuk 'Peta Jalan Kemandirian Ekonomi Indonesia' yang diprakarsai RMOL di The Tribata Hotel, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).

Baca Juga: Konsumsi RT Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi 5,47 Persen, Menkeu: APBN Berperan Penting Jaga Daya Beli Masyarakat

Dia mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak masih berada di kisaran 70%. Bahkan, berdasarkan pembahasan terakhir Komisi XI DPR sebelum masa reses, penerimaan di Jawa Barat baru mencapai sekitar 63%.

Misbakhun menilai capaian tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan pemerintah untuk mengejar target penerimaan hingga akhir tahun. Terlebih, waktu yang tersisa untuk mengoptimalkan penerimaan semakin terbatas.

"Rapat saya terakhir sebelum saya reses, di Jawa Barat total penerimaan baru sekitar 63 persen. Artinya, di bulan September itu masih ada waktu tiga bulan, Oktober, November, Desember. Di sembilan bulan pertama itu baru sekitar 61 persen. Dan kemarin sudah disampaikan pada saat itu ada 750 yang harus dicapai. Apakah bisa dicapai?" ujarnya.

Dia juga menyebut Menteri Keuangan, Suahasil Nazara sebelumnya menyampaikan masih terdapat target penerimaan sekitar 600 yang harus dikejar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan dari para wajib pajak.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 2026 Melambat, Pemerintah Andalkan Stimulus APBN

"Dicarinya dari mana? Ya dari para pembayar pajak," tegasnya.

Di sisi lain, Misbakhun melihat realisasi belanja negara sudah berjalan sesuai target. Situasi ini membuat pemerintah perlu mencari langkah untuk menjaga keseimbangan fiskal apabila penerimaan tidak tumbuh sesuai dengan yang direncanakan.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera diantisipasi agar selisih antara penerimaan dan belanja tidak semakin besar.

"Kemudian, sementara belanjanya realisasinya sesuai dengan target belanja. Lah ini yang kemudian harus dicarikan exercise-nya," katanya.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.