BCA Perluas Akses Sertifikasi Halal Gratis, UMKM di Daerah Jadi Sasaran

AKURAT.CO Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengembangkan produk bukan hanya soal menjaga kualitas dan menentukan harga jual. Pemenuhan persyaratan produk, termasuk sertifikasi halal bagi produk yang wajib memilikinya, juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan konsumen dan memperluas peluang usaha. Namun, pelaku usaha tetap membutuhkan akses informasi dan pendampingan agar dapat memahami proses yang harus ditempuh.

Kebutuhan tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM di berbagai daerah. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) melanjutkan program workshop sertifikasi halal gratis melalui kegiatan di Kantor Cabang Utama (KCU) Cibubur pada 13 Oktober 2026 dan KCU Pontianak pada 21 Oktober 2026. Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2023, program ini telah menjangkau 23 kabupaten/kota di 15 provinsi.

Program sertifikasi halal gratis BCA telah diikuti lebih dari 6.000 peserta workshop, dengan lebih dari 4.000 sertifikat halal berhasil diterbitkan. Capaian tersebut memperlihatkan jangkauan program yang telah berkembang lintas wilayah, sekaligus menunjukkan pentingnya dukungan terhadap pelaku usaha yang membutuhkan fasilitasi untuk memenuhi ketentuan sertifikasi halal.

BCA Perluas Akses Sertifikasi Halal Gratis di Cibubur dan Pontianak

Kegiatan workshop sertifikasi halal gratis BCA pada Oktober 2026 menyasar pelaku UMKM di dua lokasi. Workshop di KCU Cibubur pada 13 Oktober 2026 diikuti 22 peserta, sedangkan kegiatan di KCU Pontianak pada 21 Oktober 2026 dihadiri 39 peserta.

Selain mendapatkan fasilitasi terkait sertifikasi halal, peserta juga memperoleh solusi perbankan berupa pembukaan rekening dan QRIS. Dukungan ini mempertemukan kebutuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan ketentuan produk dengan akses layanan keuangan dan sarana pembayaran.

EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn, mengatakan sertifikasi halal merupakan salah satu aspek penting bagi UMKM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, BCA secara konsisten menyelenggarakan workshop sertifikasi halal gratis untuk membantu pelaku usaha mengembangkan bisnisnya.

"Melihat pentingnya hal tersebut, BCA secara konsisten menyelenggarakan workshop sertifikasi halal gratis sebagai bentuk dukungan bagi UMKM agar dapat memenuhi standar halal dan mengembangkan usahanya. Melalui inisiatif ini, kami berharap semakin banyak pelaku UMKM yang memperoleh akses sertifikasi halal sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk dan menangkap peluang pasar yang lebih luas,” ujar Hera melalui catatan tertulis yang diterima AKURAT.CO, dikutip Selasa, 27 Oktober 2026.

Penyelenggaraan kegiatan di Cibubur dan Pontianak menjadi bagian dari rangkaian program yang sebelumnya juga berlangsung di wilayah lain. Pada 2026, BCA telah mengadakan workshop serupa di KCU Kubu Raya dengan 54 peserta dan KCU Tanjung Priok dengan 114 peserta.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa fasilitasi sertifikasi halal tidak hanya dilakukan melalui satu kegiatan di satu lokasi. Program diselenggarakan di sejumlah wilayah dengan melibatkan pelaku UMKM yang mengikuti workshop.

Meski demikian, jumlah peserta dari setiap kegiatan tidak dapat langsung dijadikan ukuran pemerataan akses sertifikasi halal. Penilaian tersebut juga membutuhkan informasi mengenai kebutuhan UMKM di masing-masing wilayah, jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitasi, serta kemampuan mereka menyelesaikan proses sertifikasi.

Baca Juga: Mengenal Sucorinvest Premium Sovereign Balanced Fund Kelas B, Reksa Dana Sucor AM yang Bisa Dibeli di BCA

Baca Juga: BCA dan BI Gelar Kompetisi QRIS di Royal Plaza Surabaya, Libatkan 475 Tenant

Program Sertifikasi Halal BCA Jangkau 23 Kabupaten/Kota di 15 Provinsi

Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2023, program workshop sertifikasi halal gratis BCA telah menjangkau 23 kabupaten/kota di 15 provinsi. Hingga saat ini, lebih dari 6.000 peserta telah mengikuti workshop dan lebih dari 4.000 sertifikat halal berhasil diterbitkan.

Angka tersebut memberikan gambaran mengenai skala program yang telah dijalankan selama beberapa tahun. Jangkauan di 15 provinsi memperlihatkan bahwa kegiatan telah melibatkan pelaku usaha dari berbagai wilayah, sedangkan jumlah sertifikat yang diterbitkan menunjukkan adanya hasil konkret dari pelaksanaan program.

Namun, kedua angka tersebut memiliki makna yang berbeda. Jumlah peserta menggambarkan orang yang telah mengikuti workshop, sementara jumlah sertifikat menunjukkan keluaran berupa dokumen sertifikasi yang berhasil diterbitkan.

Karena itu, capaian program sebaiknya tidak dibaca sebagai bukti bahwa seluruh peserta workshop telah mendapatkan sertifikat. Data yang tersedia juga belum menjelaskan berapa banyak pelaku UMKM yang masih membutuhkan pendampingan atau berapa besar cakupan program dibandingkan dengan keseluruhan kebutuhan sertifikasi halal di Indonesia.

Informasi tersebut penting agar keberhasilan program dapat dinilai secara proporsional. Jangkauan wilayah dan penerbitan sertifikat merupakan indikator yang relevan, tetapi pemerataan akses juga berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha memperoleh informasi, memenuhi persyaratan, dan mengikuti proses sertifikasi sampai selesai.

Bagi UMKM, ketersediaan program fasilitasi dapat menjadi pintu masuk untuk memahami tahapan yang harus dipersiapkan. Pelaku usaha yang sebelumnya belum mengetahui proses sertifikasi dapat memanfaatkan kegiatan pendampingan untuk memperoleh informasi mengenai ketentuan yang relevan dengan produk mereka.

Dalam konteks ini, keberlanjutan program dan penyebaran informasi menjadi sama pentingnya dengan jumlah kegiatan yang diselenggarakan. Fasilitasi yang menjangkau berbagai wilayah dapat memberikan manfaat lebih luas apabila pelaku usaha mengetahui keberadaan program dan memahami cara mengaksesnya.

Mengapa Akses Sertifikasi Halal Penting bagi UMKM di Daerah?

Akses sertifikasi halal memiliki arti penting karena pelaku UMKM membutuhkan kepastian mengenai ketentuan yang berlaku bagi produk mereka. Kebutuhan tersebut dapat berbeda berdasarkan jenis produk, karakteristik usaha, dan ketentuan yang relevan.

Bagi pelaku usaha makanan dan minuman, misalnya, pemahaman mengenai proses sertifikasi dapat membantu mereka mengidentifikasi persyaratan yang perlu dipenuhi. Pendampingan juga berpotensi mengurangi kebingungan dalam mempersiapkan dokumen dan mengikuti tahapan yang diperlukan.

Kondisi setiap pelaku usaha tentu tidak sama. Ada UMKM yang telah memiliki sistem produksi dan pencatatan usaha yang relatif tertata, tetapi ada pula usaha rumahan yang masih mengembangkan proses produksi secara bertahap.

Dalam situasi seperti itu, fasilitasi sertifikasi halal dapat membantu pelaku usaha memahami kebutuhan yang harus dipenuhi. Nilai program bukan hanya terletak pada kemungkinan memperoleh sertifikat, melainkan juga pada akses terhadap informasi yang dapat digunakan untuk mempersiapkan usaha secara lebih baik.

Sertifikasi halal juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan konsumen. Informasi mengenai status halal produk membantu konsumen mengenali pemenuhan ketentuan yang relevan, sementara pelaku usaha dapat menggunakannya sebagai salah satu aspek dalam memperkuat kredibilitas produk.

Meski begitu, sertifikasi halal bukan satu-satunya faktor yang menentukan keputusan pembelian. Konsumen tetap mempertimbangkan harga, rasa, kualitas, kemasan, kemudahan memperoleh produk, dan reputasi merek.

Oleh sebab itu, akses sertifikasi perlu dipandang sebagai salah satu bagian dari pengembangan usaha. Pelaku UMKM tetap membutuhkan dukungan lain agar dapat mempertahankan kualitas produk, memperbaiki distribusi, serta menjangkau konsumen secara lebih efektif.

Sertifikasi Halal Tidak Otomatis Membuat UMKM Lebih Kompetitif

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam program sertifikasi halal gratis adalah perbedaan antara pemenuhan persyaratan produk dan keberhasilan bisnis. Keduanya saling berkaitan, tetapi tidak dapat disamakan.

Sebagai ilustrasi, sebuah usaha makanan rumahan di Pontianak ingin memperluas penjualan melalui toko oleh-oleh atau distributor. Pemilik usaha kemudian mencari informasi mengenai persyaratan produk dan mengetahui bahwa sertifikasi halal relevan dengan kategori produknya.

Melalui fasilitasi yang tersedia, pelaku usaha tersebut dapat memperoleh informasi mengenai proses sertifikasi dan mempersiapkan kebutuhan yang harus dipenuhi. Apabila sertifikat berhasil diterbitkan, dokumen tersebut dapat menjadi salah satu unsur pendukung ketika usaha berupaya memasuki saluran pemasaran baru.

Namun, sertifikat halal tidak otomatis menjamin produk akan diterima oleh toko atau distributor. Pelaku usaha mungkin masih harus memenuhi persyaratan lain, seperti konsistensi pasokan, kualitas produk, kemasan, harga, kapasitas produksi, dan ketentuan dari calon mitra bisnis.

Ilustrasi tersebut bukan kisah peserta program BCA, melainkan gambaran hipotetis mengenai bagaimana fasilitasi sertifikasi dapat berkaitan dengan pengembangan usaha.

Contoh itu memperlihatkan bahwa manfaat sertifikasi perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Sertifikat dapat mendukung pemenuhan ketentuan dan kepercayaan konsumen, tetapi kemampuan usaha untuk tumbuh tetap bergantung pada berbagai aspek operasional dan pemasaran.

Dengan demikian, keberhasilan program pemberdayaan UMKM tidak cukup dinilai hanya dari jumlah peserta workshop atau sertifikat yang diterbitkan. Informasi mengenai pemanfaatan sertifikat, perkembangan kapasitas usaha, dan kebutuhan lanjutan pelaku UMKM juga penting untuk memahami dampak program secara lebih menyeluruh.