Menkeu Purbaya Ingin KSSK Punya Alat Ukur Likuiditas yang Lebih Akurat

AKURAT.CO Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ingin instrumen yang digunakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk membaca kondisi ekonomi dan likuiditas pasar diperkuat.

Menurutnya, alat ukur tersebut perlu lebih mampu menggambarkan kondisi riil yang terjadi di sistem keuangan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya setelah Destry Damayanti resmi dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031.

Purbaya menilai koordinasi antara pemerintah dan bank sentral perlu terus diperkuat melalui forum KSSK.

"KSSK kan rutin. Kita coba pertajam instrumen-instrumen kita untuk melihat kondisi ekonomi dan likuiditas di pasar, sehingga tidak seperti kemarin-kemarin," kata Purbaya di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Baca Juga: Purbaya: RAPBN 2027 Perkuat Pertumbuhan dan Kesejahteraan

Lebih lanjut Purbaya menjelaskan bahwa evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman dalam membaca kondisi likuiditas sistem perekonomian.

Ia mengaku sempat terlambat menangkap tekanan likuiditas apabila hanya melihat sejumlah rasio perbankan secara umum.

Salah satu indikator yang selama ini digunakan antara lain rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) serta alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK).

Menurut Purbaya, indikator tersebut tidak selalu menggambarkan seluruh kondisi yang dihadapi perbankan. Ketika ditelaah lebih jauh, terdapat tantangan likuiditas yang dihadapi perbankan meskipun indikator secara umum masih menunjukkan kondisi tertentu.

"Itu antara lain yang mesti kita perbaiki. Jadi kita ingin mengembangkan tools-tools yang betul-betul melihat riil kondisi di lapangan," ujarnya.

Karena itu, Purbaya ingin KSSK memiliki instrumen yang dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai kondisi likuiditas di sistem keuangan.

Penguatan instrumen tersebut menjadi relevan setelah Destry Damayanti resmi memimpin BI. Destry dilantik sebagai Gubernur BI untuk periode 2026-2031 pada Rabu (2/9/2026).

Dengan adanya kepemimpinan baru di bank sentral, koordinasi antara pemerintah dan BI menjadi salah satu aspek yang kembali ditekankan pemerintah.

Baca Juga: Purbaya: Pembatasan Pertalite Tunggu Sistem Siap

Purbaya mengatakan KSSK tetap menjadi forum koordinasi yang digunakan untuk melihat perkembangan kondisi ekonomi dan sistem keuangan. Namun, ia ingin kualitas instrumen yang digunakan dalam membaca kondisi tersebut terus diperbaiki.

Hal ini terutama berkaitan dengan kemampuan pemerintah dan bank sentral dalam mengidentifikasi kondisi likuiditas yang terjadi di lapangan.

Purbaya sebelumnya juga menyampaikan bahwa perkembangan likuiditas akan menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pemerintah terkait penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.

Dalam membaca kondisi likuiditas, Purbaya mengatakan dirinya lebih memperhatikan perkembangan base money atau uang primer (M0) dibandingkan hanya mengandalkan rasio AL/DPK.

Ia menyebut pertumbuhan base money pada Juli 2026 mencapai 18,3%. Sementara itu, pertumbuhan base money pada Agustus diperkirakan masih berada di kisaran 18%.

Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan Purbaya dalam melihat kondisi likuiditas sistem keuangan.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah ingin memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai jumlah uang primer yang beredar dan kaitannya dengan kondisi likuiditas dalam sistem keuangan.

Purbaya menilai penguatan instrumen pemantauan dibutuhkan agar kebijakan yang diambil pemerintah dan bank sentral dapat merespons kondisi pasar secara lebih tepat.

KSSK Jadi Ruang Koordinasi Pemerintah dan BI

Seperti yang diketahui, KSSK menjadi forum koordinasi yang mempertemukan pemerintah, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dalam konteks tersebut, kemampuan membaca kondisi likuiditas menjadi salah satu bagian penting dalam pemantauan sistem keuangan.

Purbaya ingin instrumen yang digunakan tidak berhenti pada indikator agregat, tetapi juga dapat menangkap kondisi yang dialami pelaku di sistem keuangan.

"Jadi kita ingin mengembangkan tools-tools yang betul-betul melihat riil kondisi di lapangan," katanya.

Penguatan tersebut juga akan berjalan beriringan dengan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BI. Terlebih, kebijakan pemerintah terkait pengelolaan kas negara dapat berpengaruh terhadap kondisi likuiditas perbankan.

Purbaya mengatakan koordinasi dengan bank sentral diperlukan apabila pemerintah pada suatu waktu perlu menarik dana yang sebelumnya ditempatkan di sistem perbankan.

"Nanti kalau terpaksa narik pun, SAL itu kan nggak dipakai sebelum dapat prosedur DPR. Sebagian taruh di BI, sebagian taruh di sistem perbankan sesuai dengan kebutuhan manajemen arus kas kita," jelasnya.

Ia memastikan pemerintah akan mengomunikasikan langkah tersebut dengan BI agar perubahan pengelolaan SAL tidak mengganggu kondisi base money.

"Dengan koordinasi yang lebih baik antara keuangan dengan bank sentral, ruang bagi kita untuk menciptakan kondisi likuiditas yang bagus untuk perbankan terbuka lebar," kata Purbaya.