Menkeu Perketat Pengawasan DJP, Penerimaan Negara Jadi Taruhan

AKURAT.CO Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penguatan pengawasan internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi mandat strategis untuk menjaga penerimaan negara, terutama menjelang tantangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Penegasan itu disampaikan Purbaya saat melantik empat pejabat DJP wilayah Jakarta Utara di KPP Madya Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026). Pelantikan dilakukan menyusul penanganan kasus dugaan suap pemeriksaan pajak yang tengah diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Purbaya menyebut 2026 akan menjadi tahun yang menantang bagi fiskal negara, di mana kebutuhan belanja harus tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“APBN ke depan akan menantang. Karena itu penerimaan negara harus kuat, dan itu sangat bergantung pada kepercayaan publik,” ujarnya.

Baca Juga: Menkeu Ganti Pejabat DJP Jakarta Utara, Layanan Pajak Diminta Tetap Jalan

Ia menekankan bahwa kepercayaan publik merupakan fondasi utama sistem perpajakan. Tanpa kepercayaan, target penerimaan negara berisiko terganggu, terlepas dari kebijakan teknis yang disusun pemerintah.

Menurut Purbaya, penguatan pengawasan internal DJP bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan integritas aparatur dan keberlanjutan penerimaan negara.

“Penguatan pengawasan ini bukan pilihan, tapi mandat untuk memastikan target penerimaan negara dapat diamankan,” tegasnya.

Ia menjelaskan Kementerian Keuangan mendorong penerapan three lines of defense secara konsisten, mulai dari pengawasan langsung oleh pimpinan dan pegawai, fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal, hingga audit internal yang independen.

Purbaya juga mengingatkan bahwa setiap pimpinan unit memiliki tanggung jawab penuh atas kinerja dan integritas jajarannya.

“Kalau ada masalah di bawah dan tidak terdeteksi, pimpinan tetap bertanggung jawab,” katanya.

Baca Juga: Menkeu Purbaya: Tak Ada Tekanan ke BI untuk Danai Program Pembangunan

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kepercayaan publik tidak dibangun melalui slogan antikorupsi atau acara seremonial, melainkan melalui perilaku profesional yang dijalankan secara konsisten dalam pelayanan sehari-hari.

“Transparansi dan akuntabilitas itu harus dirasakan langsung oleh wajib pajak,” ujarnya.

Ke depan, Purbaya menyebut penataan organisasi dan penguatan pengawasan DJP akan dilakukan secara terukur dan strategis, termasuk langkah lanjutan yang akan diumumkan dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Empat pejabat yang dilantik diharapkan mampu memperkuat kepemimpinan di wilayah Jakarta Utara, yang memiliki peran signifikan dalam menopang penerimaan negara.