Misbakhun Tekankan Sinergi BI, OJK dan Kemenkeu Untuk Optimalkan Stimulus Ekonomi

Hefriday | 7 Juli 2025, 17:59 WIB

AKURAT.CO Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti pentingnya koordinasi dan sinergi antara tiga pilar utama kebijakan ekonomi Indonesia Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan menjaga momentum pertumbuhan domestik.

Pernyataan ini disampaikan Misbakhun menanggapi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87% pada kuartal I-2025. Menurutnya, angka tersebut merupakan capaian awal yang baik, namun masih memerlukan penguatan melalui kebijakan terpadu agar tidak kehilangan momentum.

“Koordinasi antara BI, OJK, dan Kemenkeu menjadi kunci untuk memastikan kebijakan moneter, stabilitas sektor keuangan, dan stimulus fiskal berjalan selaras guna mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujar Misbakhun, Senin (7/7/2025).

Baca Juga: Misbakhun: Kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia Momentum Perluas Pasar dan Investasi

Dirinya menilai bahwa dalam situasi ketidakpastian pasar global dan tekanan geopolitik internasional, Indonesia membutuhkan langkah-langkah antisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kebijakan ekonomi.

Misbakhun menekankan bahwa kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan harus bersifat akseleratif dan adaptif terhadap kondisi eksternal, seperti fluktuasi nilai tukar rupiah, tekanan inflasi, serta penurunan daya beli masyarakat.

Lebih lanjut, ia mendorong OJK agar semakin aktif memperkuat ketahanan sektor keuangan, baik dari sisi perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Stabilitas keuangan nasional, kata dia, merupakan fondasi utama agar sektor riil dapat tumbuh dengan sehat dan inklusif.

“Sektor keuangan harus mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk memperluas akses pembiayaan bagi sektor produktif seperti UMKM,” kata Misbakhun.

Dari sisi fiskal, ia meminta Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan instrumen anggaran dalam mendorong konsumsi dan investasi. Hal ini termasuk percepatan realisasi belanja negara, penyaluran subsidi tepat sasaran, serta insentif fiskal bagi sektor-sektor prioritas.

Menurut Misbakhun, koordinasi yang kuat antarlembaga ekonomi tersebut harus diarahkan pada tiga tujuan utama: menjaga inflasi dalam batas yang terkendali, menstabilkan nilai tukar rupiah, dan mempercepat penyaluran kredit terutama kepada pelaku UMKM.

“Pertumbuhan 4,87 persen di kuartal I-2025 adalah modal baik, tetapi kita harus memastikan momentum ini terus terjaga. Kebijakan yang tepat waktu dan responsif adalah kuncinya,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Komisi XI DPR RI, yang membidangi sektor keuangan dan perencanaan pembangunan, menurutnya akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi terhadap sinergi kebijakan BI, OJK, dan Kemenkeu.

Misbakhun juga menambahkan, keberhasilan pemerintah dalam menciptakan stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan makro, tetapi juga pada kemampuan menjangkau sektor ekonomi rakyat, seperti petani, pedagang kecil, dan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.