Terkait Instruksi Larangan Gaya Hidup Mewah Polri, Pengamat: Omong Kosong!
Sumber kekayaan yang membuat anggota polisi memiliki gaya hidup mewah juga harus diperiksa.
Sumber kekayaan yang membuat anggota polisi memiliki gaya hidup mewah juga harus diperiksa.
Rapat antara Komisi III DPR dengan PPATK tidak bawa solusi pengungkapan transaksi tak wajar di Kemenkeu
Mahfud MD disudutkan DPR gegara membeberkan jumlah transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu
Dengan beban utang sebesar itu, Indonesia telah terjebak dalam situasi middle low income trap (negara berpendapatan menengah bawah).
Besaran uang yang diduga masuk kategori TPPU di lingkungan Kemenkeu lebih dari Rp300 triliun
Komisi III DPR akan memanggil Kepala PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kemenkeu
Menko Polhukam, Mahfud MD, memastikan bakal menghadiri undangan rapat bersama Komisi III DPR yang dijadwalkan berlangsung Senin
Pemisahan Ditjen Pajak harus dikaji lebih dulu secara komprehensif dan matang
Posisi Ditjen Pajak diusulkan untuk dipisah dari Kemenkeu
Transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kemenkeu belum antiklimaks
KPK tidak melakukan penyelidikan soal transaksi janggal Rp 300 triliun di Kemenkeu dengan alasan belum menerima laporan dari masyarakat.
Jokowi disarankan membentuk tim independen untuk mengungkap secara terang benderang soal transaksi Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kalangan DPR tidak mengamini desakan agar Sri Mulyani Indrawati mundur atau dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan.
Ada inkonsistensi informasi yang membingungkan publik soal transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kemenkeu
Ada dua pemicu kejatuhan SVB. Pertama, SVB merupakan bank yang khusus mendanai startup. Kedua, SVB mengalami lonjakan simpanan lebih dari tiga kali lipat.
Masyarakat diminta terus mengawal temuan transaksi janggal senilai Rp300 triliun di Kemenkeu sebab kini justru muncul kejanggalan baru
Kisruh transaksi mencurigakan Rp300 triliun membingungkan masyarakat. Buntut lelucon Mahfud.
Komisi III DPR panggil Menko Mahfud dan Kepala PPATK pada pekan depan. Buntut sengkarut data transaksi mencurigakan Rp300 triliun.
Klarifikasi LHKPN adalah proses meminta keterangan kepada penyelenggara negara atau wajib lapor terhadap LHKPN yang disampaikannya kepada KPK
Partai Buruh mengusulkan agar DPR RI mebentuk Undang-Undang (UU) Pembuktian Terbalik guna mengaudit harta kekayaan pejabat