Pemerintah Jaga Defisit APBN di Bawah 3 Persen Meski Tekanan Global Menguat

AKURAT.CO Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang APBN.
Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan pertemuan dengan perwakilan Dana Moneter Internasional (IMF), Gita Gopinath, di Jakarta, Jumat (14/6/2025).
Pertemuan tersebut membahas ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi banyak negara, terutama akibat tensi geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan suku bunga global yang tetap tinggi. Di tengah situasi tersebut, APBN diposisikan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang tetap kuat namun fleksibel.
Baca Juga: Arthur Laffer Usul Flat Tax dan Batasi Peran Negara demi Pertumbuhan Ekonomi
“APBN terus dikelola secara hati-hati dan bijaksana. Daya beli masyarakat dilindungi melalui berbagai stimulus yang diarahkan untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Kami berkomitmen menjaga defisit tetap terkendali sesuai dengan batas dalam UU APBN,” kata Sri Mulyani dalam unggahan resmi di akun Instagram pribadinya.
Sikap pemerintah ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap waspada dalam mengantisipasi potensi gejolak eksternal, termasuk kemungkinan permanennya pergeseran pola ekonomi global akibat krisis berulang.
Meski demikian, pemerintah tetap optimistis pertumbuhan ekonomi dapat dijaga, dengan syarat pengelolaan fiskal dilakukan secara terukur dan disiplin.
Defisit APBN hingga Mei 2025 tercatat sebesar Rp21 triliun atau setara 0,09% dari PDB. Pendapatan negara mencapai Rp995,3 triliun, sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp1.016,3 triliun.
Angka tersebut masih jauh di bawah batas maksimal defisit yang ditetapkan dalam UU APBN 2025, yakni sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.
Pemerintah menegaskan bahwa kendati belanja negara terus meningkat untuk mendanai berbagai proyek prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor kesehatan dan pendidikan, hal tersebut tetap dilakukan dalam kerangka fiskal yang hati-hati.
Baca Juga: Konflik Iran-Israel Berpotensi Membebani APBN, Sri Mulyani Minta Waspada
APBN disiapkan sebagai alat countercyclical, yakni mampu mengintervensi ketika tekanan eksternal meningkat.
“Semoga dengan sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, kita dapat menjaga pertumbuhan Indonesia tetap berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani.
Upaya menjaga defisit ini juga menjadi langkah strategis menjelang transisi pemerintahan, di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto diperkirakan akan mendorong agenda ambisius Asta Cita yang memerlukan peran APBN yang kredibel dan sehat. APBN pun diarahkan agar tetap fleksibel, namun tidak kehilangan kehati-hatian.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Demo BEM UI 28 Oktober 2026: Cek Lokasi, Jadwal, dan Informasi Terbaru
- 2Cara Daftar BLT Kesra Rp900 Ribu Akhir Oktober 2026, Cek Tahapannya
- 3UMKM Indonesia Bidik Pasar Global, LPEI Tawarkan Pembiayaan hingga Konsultasi Ekspor
- 4Lineup Jazz Goes to Campus 2026 Lengkap, Ada Kahitna hingga Maliq & D'Essentials
- 5Survei IPO: Gerindra Memimpin, PSI yang Diperkuat Jokowi di Posisi Sembilan
- 6Kalender Jawa 28 Oktober 2026: Watak Weton Rabu Pon, Benarkah Dikenal Pekerja Keras?
- 7KPK Tegaskan Tak Sita atau Terima Pengembalian Rp40 Juta dari PCNU Terkait Muktamar NU
- 8Link Live Streaming Garudayaksa vs Persib Bandung Malam Ini, Klik di Sini!
- 9KPK Ingatkan Nusron Wahid untuk Kooperatif dan Berharap Dukungan Penuh Pemerintah
- 10Geledah Kantor Pusat Djarum, KPK Dalami Penyimpangan Penerimaan Cukai Rokok







