AKURAT.CO Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat penyelesaian Program Bedah Rumah baru mencapai 14,93% dari target 400.000 unit pada 2026. 

Pemerintah pun memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program yang ditujukan membantu masyarakat mendapatkan hunian layak tersebut.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, percepatan pelaksanaan program perlu dibarengi dengan perbaikan sistem, penyederhanaan proses sesuai ketentuan, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga: Maruarar Sirait Tinjau Bedah Rumah, 174 Ribu Rumh Tak layak Huni

Menurut Maruarar, Program Bedah Rumah merupakan salah satu program andalan Presiden Prabowo untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian yang layak. Karena itu, Kementerian PKP terus melakukan berbagai perbaikan dan menghadirkan kemudahan dalam pelaksanaannya, salah satunya melalui inovasi Tender Rakyat.

"Kita ingin program ini berjalan lebih efektif, transparan, dan efisien, tetapi tetap sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, Minggu (25/10/302/2026).

Berdasarkan evaluasi Kementerian PKP per 23 Oktober 2026, capaian penyelesaian program masih bervariasi di setiap daerah. Pemerintah mencatat penyelesaian 713 unit di Kabupaten Sumba Barat Daya, 648 unit di Kota Palembang, 143 unit di Kabupaten Aceh Utara, dan 104 unit di Kabupaten Lahat.

Sementara itu, Kabupaten Sintang mencatat 59 unit selesai. Kabupaten Bogor dan Kabupaten Mimika masing-masing baru menyelesaikan satu unit. Adapun Kota Padang dan Kabupaten Merauke belum mencatat unit yang selesai berdasarkan laporan yang disampaikan dalam rapat tersebut.

Data itu menunjukkan perbedaan progres pelaksanaan di daerah. Namun, angka penyelesaian tersebut perlu dibaca bersama dengan alokasi masing-masing wilayah dan kendala yang dihadapi dalam pengerjaan di lapangan.

Kendala Tenaga Kerja hingga Distribusi Material

Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah daerah menyampaikan sejumlah persoalan yang memengaruhi pelaksanaan Program Bedah Rumah. Kendala itu mencakup keterbatasan tenaga kerja, pengawasan, serta distribusi dan ketersediaan bahan bangunan.

Kabupaten Bogor, misalnya, menghadapi tantangan pengawasan karena cakupan wilayah yang luas. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam memastikan pelaksanaan perbaikan rumah berjalan sesuai dengan rencana.