Soal Program Renovasi Rumah Pesisir, Wamen Fahri Hamzah: Yang Kenal Rakyat Lebih Baik Pemerintah Daerah

Menurutnya, setiap program pembangunan harus berlandaskan pada data yang dimiliki oleh pemerintah daerah, karena merekalah yang lebih mengenal kondisi riil masyarakat.

 

“Pemerintah pusat tidak mengenal rakyat. Yang mengenal rakyat lebih baik adalah pemerintah daerah, apalagi ketua RT. Siapa yang lagi sakit, siapa suami istri yang sedang bertengkar, itu pemerintah lokal lebih ngerti,” ujar Fahri dalam keterangannya, Sabtu (2/8/2025).

 

Fahri mengkritisi praktik selama ini di mana proyek-proyek dari pusat sering kali dijalankan tanpa koordinasi dan verifikasi yang memadai dari pemerintah daerah. Hal ini, katanya, menyebabkan banyak proyek yang akhirnya mangkrak dan tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

 

Ia mencontohkan, proyek yang "dijatuhkan" langsung ke daerah tanpa kajian lokal kerap kali salah sasaran. “Kalau bawa proyek ngedrop, kadang-kadang didrop di tempat yang salah, akhirnya mangkrak dan tidak diteruskan. Itu tidak boleh kita lakukan lagi,” tegasnya.

 

 

Sejalan dengan itu, Fahri mendorong adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah. Ia meyakini bahwa pendekatan berbasis data lokal akan membuat pembangunan lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.

 

Fahri menyerukan usulan tersebut dalam konteks program restorasi atau renovasi perumahan di kawasan pesisir.

 

Pada tahun ini, Kementerian PKP akan memprioritaskan program restorasi dan renovasi kawasan pesisir sebagai bagian dari pembangunan kawasan prioritas nasional. Program ini akan dilaksanakan secara terintegrasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

 

“Presiden telah menginstruksikan agar 1.000 kawasan pesisir dikelola oleh KKP. Sisanya akan ditangani oleh Kementerian PKP,” jelas Fahri. 

 

Hal ini merupakan langkah awal dalam upaya menyentuh langsung kehidupan masyarakat pesisir melalui pembangunan yang relevan dan terkoordinasi.

 

Dari sekitar 13.000 kawasan pesisir yang ada di Indonesia, sebanyak 1.300 kawasan atau sekitar 10% akan menjadi target penataan. Untuk setiap kawasan, pemerintah mengalokasikan anggaran rata-rata antara Rp20 miliar hingga Rp22 miliar.