Bisakah Negara Mengatur Algoritma Media Sosial? Ini Penjelasannya

AKURAT.CO Negara bisa mengatur cara perusahaan media sosial mengelola platform dan menggunakan algoritma. Namun, bukan berarti pemerintah dapat mengambil alih atau menentukan seluruh isi algoritma yang digunakan perusahaan teknologi. Pengaturan tersebut lebih berfokus pada kewajiban platform untuk bersikap transparan, melindungi pengguna, serta bertanggung jawab terhadap dampak dari sistem rekomendasi konten.

Dengan begitu, masyarakat tetap memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan pendapat di ruang digital. Lantas, bagaimana negara dapat mengatur algoritma media sosial dan apa dampaknya bagi pengguna? Berikut penjelasannya.

Baca Juga: Hukum Melakukan Penodaan Agama di Media Sosial dalam Islam

Mengenal Algoritma Media Sosial dan Cara Kerjanya

Algoritma media sosial merupakan sistem yang digunakan platform untuk memilih, mengurutkan, dan merekomendasikan konten kepada pengguna. Sistem ini membantu menentukan unggahan apa yang muncul di halaman utama atau feed setiap orang.

Dalam prosesnya, algoritma dapat mempertimbangkan berbagai aktivitas pengguna, seperti konten yang disukai, komentar, akun yang diikuti, video yang ditonton, hingga riwayat pencarian. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk memperkirakan konten yang dianggap sesuai dengan minat pengguna.

Sebagai contoh, seseorang yang sering menonton video olahraga kemungkinan akan lebih banyak menemukan konten seputar sepak bola, basket, atau aktivitas kebugaran di halaman media sosialnya.

Sistem rekomendasi ini memang memudahkan pengguna menemukan konten yang disukai. Namun, jika tidak dikelola secara bertanggung jawab, algoritma juga berpotensi mempersempit variasi informasi yang diterima seseorang.

Mengapa Negara Perlu Mengatur Algoritma Media Sosial?

Pengaturan algoritma menjadi perhatian karena sistem rekomendasi memiliki pengaruh terhadap informasi yang beredar dan dikonsumsi masyarakat. Meski keputusan akhir mengenai desain algoritma berada pada perusahaan platform, pemerintah tetap memiliki peran dalam memastikan layanan digital berjalan sesuai aturan.

Baca Juga: Menteri Pendidikan Prancis Gugat Algoritma TikTok, Dituding Picu Konten Bunuh Diri

Melindungi Pengguna dari Konten Berbahaya

Algoritma dapat membantu menyebarkan konten dengan cepat kepada banyak orang. Jika sistem rekomendasi tidak memperhatikan risiko, pengguna berpotensi terus menerima konten yang mengandung kekerasan, penipuan, perundungan, atau informasi yang menyesatkan. Karena itu, negara perlu memastikan perusahaan media sosial memiliki langkah perlindungan yang memadai.

Perhatian khusus juga diperlukan bagi anak-anak yang lebih rentan terhadap risiko di ruang digital.

Mendorong Transparansi Platform Pengguna sering kali tidak mengetahui alasan sebuah unggahan muncul berulang kali di halaman media sosial mereka. Padahal, informasi mengenai cara kerja sistem rekomendasi dapat membantu masyarakat memahami bagaimana konten dipilih dan ditampilkan.

Transparansi juga penting ketika platform menghapus, membatasi, atau menurunkan jangkauan suatu konten. Pengguna seharusnya memperoleh penjelasan yang jelas serta memiliki akses untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme pengaduan.

Bagaimana Negara Bisa Mengatur Algoritma Media Sosial?

Negara tidak harus mengatur setiap baris kode dalam algoritma perusahaan teknologi. Pemerintah dapat membuat aturan yang mengatur tanggung jawab platform, keterbukaan informasi, perlindungan pengguna, dan pengawasan terhadap layanan digital.

Membuat Regulasi bagi Perusahaan Media Sosial

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menetapkan kewajiban bagi perusahaan penyelenggara sistem elektronik.

Di Indonesia, terdapat sejumlah regulasi yang menjadi dasar tata kelola layanan digital, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 mengatur penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Aturan tersebut berkaitan dengan kewajiban penyelenggara sistem elektronik, bukan peraturan khusus yang secara langsung mengendalikan algoritma media sosial. Melalui kerangka regulasi tersebut, pemerintah dapat meminta perusahaan platform menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, pengawasan diarahkan pada tanggung jawab penyedia layanan, bukan mengambil alih seluruh sistem teknologi yang mereka gunakan.

Mendorong Transparansi Sistem

Rekomendasi Pemerintah juga dapat mendorong perusahaan media sosial untuk menjelaskan faktor utama yang memengaruhi rekomendasi konten. Informasi tersebut penting agar pengguna memahami mengapa suatu unggahan muncul di halaman mereka.

Pada 23 Oktober 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan pentingnya transparansi penggunaan kecerdasan artifisial (AI) dan pengelolaan algoritma.

Komdigi juga menyoroti perlunya pelabelan konten buatan AI, kejelasan alasan moderasi, serta mekanisme pengaduan dan banding bagi pengguna.

Pernyataan tersebut menunjukkan arah dorongan pemerintah terhadap transparansi platform. Namun, perlu dibedakan bahwa pernyataan atau imbauan pemerintah tidak otomatis menjadi peraturan baru yang secara khusus mengatur seluruh algoritma media sosial.

Melakukan Pengawasan dan Memberikan Sanksi

Selain membuat regulasi, negara perlu melakukan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan media sosial. Pengawasan ini dapat mencakup pelaksanaan kewajiban perlindungan pengguna, penanganan konten yang melanggar aturan, dan pemenuhan ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik.

Jika perusahaan terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai dasar hukum dan prosedur yang ditetapkan. Langkah tersebut diperlukan agar perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan keamanan dan hak masyarakat.

Contoh Pengaturan Algoritma Media Sosial di Indonesia dan Negara Lain

Pengaturan terhadap platform digital sudah menjadi perhatian sejumlah negara. Meski begitu, setiap negara memiliki pendekatan dan ruang lingkup kebijakan yang berbeda.

Perlindungan Anak di Ruang Digital

Indonesia: Indonesia memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau dikenal sebagai PP TUNAS. Aturan ini mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi anak ketika menggunakan layanan digital. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026.

Aturan pelaksana ini mencakup batasan usia, verifikasi pengguna anak, penilaian risiko, serta perlindungan anak pada layanan jejaring dan media sosial. Kedua aturan tersebut bukan regulasi yang secara khusus mengatur seluruh cara kerja algoritma media sosial. Namun, kebijakan ini menunjukkan bahwa negara dapat menetapkan kewajiban kepada platform untuk mengurangi risiko penggunaan layanan digital, termasuk yang berkaitan dengan anak-anak.

Uni Eropa: Digital Services Act Uni Eropa memiliki Digital Services Act (DSA), yaitu regulasi yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban layanan digital.

Salah satu ketentuannya terdapat dalam Pasal 27 yang mewajibkan platform online yang menggunakan sistem rekomendasi untuk menjelaskan parameter utama sistem tersebut dalam syarat dan ketentuan layanan. Penjelasan itu harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, termasuk informasi mengenai pilihan pengguna untuk mengubah atau memengaruhi parameter rekomendasi. Sementara itu, Pasal 38 memberikan kewajiban tambahan kepada platform online dan mesin pencari yang masuk kategori sangat besar atau Very Large Online Platforms (VLOPs) dan Very Large Online Search Engines (VLOSEs).

Mereka harus menyediakan setidaknya satu pilihan sistem rekomendasi yang tidak didasarkan pada pemrofilan pengguna. Contoh tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan algoritma dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan memberikan pilihan kepada pengguna, tanpa harus mengambil alih teknologi yang dikembangkan perusahaan.

Apa Dampaknya Jika Negara Mengatur Algoritma Media Sosial?

Pengaturan algoritma dapat membawa dampak positif bagi masyarakat. Namun, penerapannya juga perlu memperhatikan sejumlah risiko agar tidak merugikan hak pengguna.

Dampak Positif bagi Pengguna

Aturan yang jelas dapat mendorong perusahaan media sosial lebih bertanggung jawab dalam mengelola konten. Pengguna juga berpeluang mendapatkan informasi yang lebih transparan mengenai alasan suatu unggahan direkomendasikan atau dibatasi. Selain itu, perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak, dapat diperkuat melalui kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan platform.

Risiko terhadap Kebebasan Berekspresi

Di sisi lain, pengaturan yang terlalu luas berpotensi menimbulkan masalah apabila pemerintah menggunakan kewenangannya untuk membatasi informasi atau pendapat yang sebenarnya tidak melanggar hukum. Karena itu, aturan harus memiliki batasan yang jelas, diterapkan secara transparan, dan menyediakan mekanisme keberatan bagi pengguna.

Kritik serta perbedaan pendapat tidak boleh otomatis dianggap sebagai pelanggaran hanya karena tidak sejalan dengan pandangan pihak tertentu.

Negara bisa mengatur algoritma media sosial melalui kebijakan yang mengatur tanggung jawab perusahaan platform, transparansi sistem rekomendasi, perlindungan pengguna, dan pengawasan layanan digital. Namun, pengaturan tersebut tidak berarti pemerintah mengambil alih seluruh teknologi atau menentukan setiap konten yang muncul di media sosial.

Indonesia telah memiliki sejumlah aturan terkait tata kelola sistem elektronik dan perlindungan pengguna, termasuk anak-anak. Sementara itu, Uni Eropa melalui Digital Services Act memberikan contoh pengaturan yang lebih spesifik mengenai transparansi sistem rekomendasi.

Pada akhirnya, tantangan utama bukan sekadar mengatur algoritma, melainkan memastikan perusahaan teknologi bertanggung jawab tanpa mengorbankan privasi dan kebebasan berekspresi masyarakat.