Akurat Logo

Kapolri Minta Waktu Tuntaskan Kasus Penyadapan Ilegal

Ayu Rachmaningtyas | 12 November 2026, 19:48 WIB
Kapolri Minta Waktu Tuntaskan Kasus Penyadapan Ilegal
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (12/11/2026). - Foto: Akurat.co/Sopian

AKURAT.CO Kepolisian akan bekerja keras menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi belakangan ini, termasuk penyadapan ilegal dan dugaan tindak pidana makar.

Demikian disampaikan Kepala Polri, Jenderal Suyudi Ario Seto, dalam rapat kerja Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

"Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota, memberikan dukungan kepada kami Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping dan juga tindak pidana makar yang dilakukan oleh oknum pejabat tinggi Polri yaitu Saudara LSP, AS, EH, dan SU," jelasnya.

Suyudi meminta waktu kepada masyarakat untuk dapat mengungkap dan menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi.

"Untuk itu, berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat," katanya.

Baca Juga: Bareskrim Temukan Dugaan Makar di Kasus Penyadapan, Puluhan Saksi Diperiksa

Suyudi menegaskan pihaknya terus berupaya untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan keresahan yang dialami masyarakat.

Selain juga akan menyelesaikan permasalahan atas keresahan pimpinan negara hingga para korban penyadapan.

"Untuk itu, kami Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat," ujarnya.

"Juga tentunya ini menjadi keresahan pimpinan negara, bapak presiden dan jajaran. Dan juga tokoh-tokoh politik dan juga tokoh masyarakat yang, dalam hal ini, menjadi korban penyadapan secara ilegal," jelas Suyudi menambahkan.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.