Menko Yusril: MPR Tak Perlu Bersidang soal Persetujuan, Mundurnya Gibran Mirip Soeharto

AKURAT.CO Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan pandangan terkait pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.

Pandangan disampaikan Yusril merespons mekanisme ketatanegaraan yang harus ditempuh pascakeputusan politik tersebut, agar tidak menimbulkan perdebatan panjang di lembaga legislatif.

Menurutnya, MPR RI tidak perlu lagi menggelar sidang khusus untuk menyetujui atau menolak surat pengunduran diri Gibran.

Yusril mengatakan, pengunduran diri Gibran tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan Presiden ke-2 RI, Soeharto.

"Menurut pendapat saya, sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu, karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu. Ada kata-kata menyatakan berhenti," jelasnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga: Perpisahan Gibran, Relawan hingga PKL Ramaikan Istana Wapres

Yusril menyebut bahwa keputusan untuk berhenti dari jabatan tinggi negara merupakan hak prerogatif pribadi yang memiliki kekuatan hukum mengikat, tanpa memerlukan pengesahan pihak lain.

"Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain. Karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut konstitusional, MPR didorong segera mengambil langkah taktis guna mengisi kekosongan jabatan RI 2, agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal.

"Jadi, supaya proses ini berjalan konstitusional, cepat dan tidak lambat-lambat, jadi MPR sebenarnya tentu akan mengadakan sidang dalam waktu yang dekat ini untuk menyatakan terjadi kevakuman atau kekosongan wakil presiden, dan MPR secara resmi memberitahukan kepada presiden untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden disertai dengan persyaratan-persyaratannya untuk dipilih oleh MPR dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari," Yusril menerangkan.

Seluruh teknis pelaksanaan pemilihan pengganti wakil presiden nantinya akan merujuk pada regulasi yang berlaku.