Periksa 9 Kepala Kantor Pertanahan, KPK Telusuri Setoran ke Pejabat Pusat

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan setoran dari sejumlah kantor pertanahan (kantah) daerah kepada pejabat tingkat pusat di Kementerian ATR/BPN.

Pendalaman dilakukan dengan memeriksa sembilan kepala kantor pertanahan sebagai saksi dalam perkara suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk. dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Selasa (10/11/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, delapan saksi diperiksa di Direktorat Reskrimum Polda Jawa Timur.

Mereka yakni Rarif Setiawan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Wida Rahardian Aji selaku Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I, serta Agung Basuki yang menjabat Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II.

Selanjutnya, Nursuliantoro selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Nasep Vandi Sulistyo yang pernah menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi, Mateus Joko Slameto selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, Istanto Nurhidayat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, serta M. Sochib Lutfi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Sementara satu saksi lainnya, Budi Kristiyana, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Budi menyebut penyidik akan menggali sejumlah informasi dari para saksi. Termasuk dugaan adanya setoran dari kantor pertanahan daerah kepada pejabat di tingkat pusat.

"Di antaranya itu, setoran ke atas. Termasuk untuk mengonfirmasi hasil penggeledahan," kata Budi.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara suap pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor.

KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan serta mutasi jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.