Periksa Kacab Sungai Budi Group, KPK Usut Dugaan Mark Up Bansos Presiden

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Presiden saat pandemi Covid-19.

Lembaga antirasuah menduga terjadi penurunan kualitas barang dan mark up harga dalam proses pengadaan Bansos Presiden di wilayah Jabodetabek.

Terkait dugaan ini, penyidik KPK memanggil Michael Setiaputra selaku Kepala Cabang PT Sungai Budi Group, pada Selasa (9/9/2025).

Baca Juga: Kapan Bansos PKH BPNT September 2025 Cair? Ini Jadwal dan Cara Cek di Kemensos

Turut diperiksa pula Vloro Maxi Sulaksono selaku Direktur PT Cipta Mitra Artha; Agung Tri Wibowo selaku Direktur PT Mesail Cahaya Berkat; dan Floreta Tane selaku Direktur PT Dwimukti Graha Elektrindo.

"Tentunya (pemeriksaan yang dilakukan) di dalamnya terkait dengan kualitas barang yang disediakan. Termasuk juga dengan harganya," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (11/9/2025).

"Apakah (kualitasnya) sesuai atau ada dugaan-dugaan pengondisian sehingga bisa menurunkan kualitas barang atau melakukan mark up dari nilai barang tersebut," sambungnya.

Baca Juga: Pemerintah Beri Bansos hingga Rp15 Juta untuk Korban Demo yang Wafat dan Luka-luka

Namun, Budi belum bisa merinci lebih lanjut pemeriksaan yang dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Tapi untuk pemeriksaan atau permintaan keterangan (dilakukan penyidik) kepada pihak-pihak, khususnya para vendor, atau penyedia barang dan jasa terkait dengan itu," jelasnya.

Adapun, PT Sungai Budi Group merupakan perusahaan industri agribisnis di Indonesia. Mereka dikenal dengan sejumlah produk seperti minyak goreng dan tepung terigu merek Rose Brand.

Baca Juga: Cara Mudah Cek dan Usul Bansos Kemensos September 2025 Lewat HP, Begini Langkahnya!

Diberitakan sebelumnya, KPK mengungkap sedang mengusut dugaan korupsi pengadaan Bansos Presiden saat pandemi Covid-19 yang dibagikan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi pada 2020.

Sudah ada tersangka yang ditetapkan yaitu Ivo Wongkaren yang merupakan Direktur Utama Mitra Energi Persada.

Perbuatan tersangka dalam kasus ini, disebut KPK, menyebabkan negara rugi hingga Rp250 miliar karena terjadi pengurangan kualitas. Jumlah tersebut masih bisa bertambah karena penghitungan terus dilakukan.

Baca Juga: Cara Cek dan Ajukan Bansos Kemensos dari HP, Mudah dan Cepat!

Pengadaan bansos yang dikorupsi mencapai 6 juta paket. Terbagi dalam tiga tahapan yakni tahap tiga, lima dan enam dengan masing-masing sebanyak dua juta paket.

Bansos yang dikorupsi itu merupakan paket bantuan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam goodie bag berlogo Istana Kepresidenan. Di dalamnya terdapat beras, biskuit, minyak goreng hingga sembako lainnya.