Kasus Anak Bos Toko Roti Aniaya Karyawan, DPR Tegaskan Tak Ada Individu Kebal Hukum

AKURAT.CO Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah atau yang akrab disapa Gus Abduh, menyoroti kasus penganiayaan yang dilakukan oleh GSH, anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur, terhadap salah satu karyawannya.
Dia menegaskan, di negara ini tidak ada satu pun individu yang kebal hukum. Gus Abduh mendesak, pihak kepolisian untuk segera menuntaskan kasus tersebut.
Sebab, peristiwa itu sudah terjadi sejak Oktober 2024, dan korban telah melaporkannya ke polisi. Namun, perhatian publik baru muncul setelah video penganiayaan tersebut viral di media sosial.
"Kasus itu sudah dua bulan lalu dan sudah dilaporkan ke polisi. Kami minta polisi bergerak cepat memproses hukum," ujar Gus Abduh pada Senin (16/12/2024).
Menurutnya, penganiayaan yang dilakukan GSH tidak hanya terjadi sekali, tetapi sudah berulang kali. Selain itu, pelaku juga merendahkan martabat korban dengan menghina status sosialnya.
"Jelas itu sebuah penghinaan dan merendahkan martabat seseorang," ungkapnya.
Yang lebih mengkhawatirkan, pelaku dengan arogan mengklaim dirinya kebal hukum dan tidak mungkin ditindak oleh pihak kepolisian. Hal ini, menurut Gus Abduh, merupakan penghinaan terhadap hukum serta lembaga penegak hukum.
"Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Hukum harus ditegakkan untuk semua orang," tegasnya.
Dia menekankan kasus ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh pengusaha agar tidak bersikap arogan terhadap karyawan. Para pemilik usaha harus memperlakukan karyawannya dengan adil, tanpa ancaman, intimidasi, atau kekerasan.
"Jangan ada ancaman penahanan gaji, apalagi penganiayaan terhadap karyawan, seperti yang dilakukan anak bos toko roti di Cakung," ujarnya.
Terakhir, Gus Abduh meminta pihak kepolisian untuk tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum. Semua pelaku kejahatan, terlepas dari status sosial atau hubungan kekuasaan mereka, harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Jangan ada lagi istilah no viral, no justice. Hukum harus berjalan tanpa menunggu tekanan publik," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Kenapa Massa Geruduk Rumah Doa GKPI Tangerang? Ini Kronologi dan Duduk Perkaranya
- 2Dua Land Cruiser Disebut Bawa Rp480 Miliar ke Muktamar NU, Gus Lilur Kaitkan Rp180 Miliar dengan Nusron
- 3Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Nations League 25 September 2026
- 4Update Medali Asian Games 2026 Hari Ini: Indonesia Raih 20 Medali, Cek Klasemennya!
- 5Prediksi Skor Serbia vs Yunani di UEFA Nations League 2026-27: Starting XI, H2H, dan Semua Prediksi
- 6Presiden Suriah Bercanda dengan Trump: Kenapa Tak Beri New Jersey ke Israel?
- 7Prediksi Skor Belanda vs Jerman 25 September 2026: Debut Xavi dan Klopp
- 8Kalender Jawa 23 September 2026: Watak Weton Rabu Pon Dikenal Cerdas dan Mudah Bergaul
- 9Prabowo Undang Pakar dan Akademisi ke Istana, Diskusi Pengelolaan Gambut hingga Pencegahan Karhutla
- 10Aliran Dana Rp3,5 Miliar Waskita Karya ke Mantan Ketum Hipmi Akbar Himawan Sudah Masuk Gelar Perkara KPK






