Andre Taulany Gugat Istri, Apa Saja Hak-hak Istri dalam Proses Gugatan Cerai oleh Suaminya?

AKURAT.CO Dalam berita terbaru, Andre Taulany, seorang selebriti terkenal Indonesia, dilaporkan telah menggugat cerai istrinya.
Proses perceraian seperti ini sering kali memunculkan pertanyaan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh istri dalam konteks hukum Islam dan negara.
Lantas apa saja hak-hak istri dalam proses gugatan cerai oleh suami? Yuk, simak berikut ini penjelasannya!
Hak-Hak Istri dalam Proses Cerai Menurut Hukum Islam
1. Hak Nafkah Selama Masa Idah
Dalam Islam, setelah terjadinya perceraian, istri berhak menerima nafkah selama masa idah. Masa idah adalah periode waktu tertentu setelah perceraian di mana istri masih berhak mendapatkan nafkah dari mantan suami. Dalil yang menyebutkan hak ini adalah:
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (QS. Al-Baqarah: 228)
Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah menunggu (dalam masa idah) tiga kali suci.”
Ini menunjukkan bahwa selama masa idah, istri masih berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami, baik dalam bentuk tempat tinggal maupun kebutuhan sehari-hari.
Baca Juga: Ramai Virus Mpox, Ini Doa agar Terhindar dari Penyakit Ini
2. Hak Memperoleh Harta Gono-Gini
Dalam proses perceraian, istri berhak atas bagian dari harta gono-gini atau harta bersama yang diperoleh selama pernikahan. Dalil mengenai hak ini terdapat dalam Al-Qur'an:
"وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا" (QS. An-Nisa: 4)
Artinya: “Dan berikanlah kepada wanita-wanita itu maharnya sebagai suatu pemberian yang wajib.”
Walaupun ayat ini berbicara tentang mahar, prinsip bahwa istri berhak atas bagian dari harta selama pernikahan dapat diambil dari sini, khususnya jika menyangkut pembagian harta.
3. Hak Asuh Anak
Jika ada anak dari pernikahan tersebut, hak asuh anak menjadi salah satu pertanyaan penting. Dalam Islam, hak asuh anak biasanya diberikan kepada ibu, terutama jika anak masih dalam usia dini. Dalilnya adalah:
"وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا" (QS. Luqman: 14)
Artinya: “Dan (ibu) mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.”
Ayat ini menunjukkan bahwa masa menyusui adalah periode penting di mana ibu sangat terlibat dalam perawatan anak.
4. Hak Terhadap Kewajiban Hukum Lainnya
Selain hak-hak di atas, istri juga berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan hukum negara tempat tinggal mereka, seperti hak atas tunjangan dan perlindungan hukum selama proses perceraian.
Proses perceraian adalah hal yang kompleks dan memerlukan perhatian terhadap hak-hak masing-masing pihak.
Baca Juga: Viral Sopir Taksi Terkenal Angin Duduk, Begini Anjuran Islam agar Tak Terserang Penyakit
Dalam konteks hukum Islam, istri memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami, seperti nafkah selama masa idah, hak atas harta bersama, hak asuh anak, dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan memahami hak-hak ini, diharapkan proses perceraian dapat berlangsung adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan hukum yang berlaku.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Unggah Video Veda Ega Pratama Salip David Munoz, Akun Resmi MotoGP 'Diserbu' Netizen
- 2Kenapa Massa Geruduk Rumah Doa GKPI Tangerang? Ini Kronologi dan Duduk Perkaranya
- 3Komposisi Pemain Asing Persija Belum Penuh, Manajer Minta Soal Skuad Percayakan ke Shin Tae-yong
- 4Diduga Singgung Status Pendatang Shin Tae-yong, Direktur Teknik Java United Lakukan Rasisme?
- 5Kalender Jawa 21 September 2026: Watak Weton Senin Legi, Sopan dan Mudah Bergaul
- 6Kalender Jawa 23 September 2026: Watak Weton Rabu Pon Dikenal Cerdas dan Mudah Bergaul
- 7Bantah Tuduhan Konspirasi Wasit, Presiden La Liga Sebut Real Madrid Hidup di 'Dunia Lain'
- 8Asian Games: Pebulutangkis Juara Dunia Junior Thailand Dinyatakan Positif Doping
- 9KPK Buka Peluang Penyidikan Baru Usut Dugaan Aliran Uang ke Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR
- 10Demokrat Usulkan Dapil Nasional di RUU Pemilu





