Pemprov Jakarta Diminta Beri Ruang Warga Setempat Berjualan di TOD LRT Manggarai

AKURAT.CO Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bersama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk mempercepat pembangunan Stasiun LRT Fase 1B Manggarai, dinilai bisa menjadi kunci integrasi transportasi modern di Jakarta.

Pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di Manggarai, merupakan strategi penting untuk menyatukan layanan KRL, Kereta Api Bandara, dan Transjakarta dalam satu sistem yang efisien. Integrasi ini juga berpotensi mengurangi kemacetan sekaligus menekan emisi karbon.

"Dengan dukungan langsung Gubernur Pramono Anung, ini menjadi sinyal politik yang kuat untuk percepatan proyek strategis ini," kata Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Dwi Rio Sambodo, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Baca Juga: Penumpang LRT Jabodebek Tembus 57,1 Juta hingga Januari 2026

Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu memastikan, Komisi B akan mengawal proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, agar tercipta konektivitas yang benar-benar tersambung dengan Stasiun Manggarai milik Kementerian Perhubungan.

"Kami akan mendorong pengawasan langsung secara berkala untuk memastikan jarak dan kenyamanan perpindahan penumpang," ujarnya.

Selai itu, Rio berharap melalui proyek ini dapat melahirkan kebijakan TOD yang inklusif dan berpihak pada warga lokal Manggarai. Dia mendorong penerbitan regulasi, baik melalui Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah, yang mewajibkan alokasi ruang komersial bagi UMKM setempat di kawasan TOD.

"UMKM lokal harus diberi ruang. Tidak hanya tempat usaha, tetapi juga pelatihan, pendampingan, dan skema sewa terjangkau agar siap bersaing," pungkasnya.