Kemenkeu Siapkan Pembiayaan hingga Fasilitas Ekspor untuk UMKM Naik Kelas

AKURAT.CO Pemerintah mengandalkan sejumlah instrumen fiskal untuk memperluas akses pembiayaan dan pasar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dukungan tersebut mencakup fasilitas perpajakan, pembiayaan berbunga terjangkau, hingga pendampingan untuk membuka akses ke pasar ekspor.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Luky Alfirman mengatakan, pengembangan UMKM tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah pelaku usaha.

Pemerintah juga ingin mendorong peningkatan kualitas produk, memperluas jaringan bisnis, serta memperkuat kemampuan UMKM agar mampu bersaing di pasar internasional.

"Ini bukan sekadar menambah jumlah UMKM, tetapi kita ingin UMKM kita itu naik kelas. Perbaikan kualitasnya, memperluas jaringannya, bagaimana mengakses pembiayaannya, dan seterusnya," kata Luky saat membuka ROEANG KITA, UMKM Festival dan Trade Expo di Summarecon Mall Bandung, Jumat (6/11/2026).

Baca Juga: Daftar 5 Pejabat Kemenkeu yang Baru Dilantik Suahasil, Cek Profil Lengkapnya

Dukungan pemerintah terhadap sektor UMKM disalurkan melalui beberapa instrumen di bawah Kementerian Keuangan. Dari sisi perpajakan, pemerintah memberikan kemudahan dan fasilitas dengan mempertimbangkan skala serta kemampuan pelaku usaha.

Sementara dari sisi pembiayaan, pemerintah menyediakan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Skema ini ditujukan untuk memberikan akses pendanaan dengan bunga terjangkau bagi pelaku usaha ultra mikro.

Pemerintah juga menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi bunga. Selain itu, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) turut memberikan dukungan bagi UMKM yang ingin memperluas jangkauan bisnis ke pasar luar negeri.

Baca Juga: BPDP Perkuat Integrasi UMKM Perkebunan dalam Ekosistem Industri melalui Indovex 2026

Menurut Luky, dukungan tersebut perlu diikuti pelaksanaan yang efektif agar fasilitas pemerintah benar-benar dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Karena itu, koordinasi diperlukan tidak hanya di lingkungan Kementerian Keuangan, tetapi juga dengan kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta pelaku industri.

"Kita ingin UMKM itu tidak tumbuh sendirian, tapi tumbuh bersama suatu ekosistem usaha yang saling mendukung. Kita ingin benar-benar bagaimana implementasi, bagaimana eksekusinya, sehingga manfaat itu benar-benar dirasakan oleh UMKM," ujarnya.