Kebijakan Buruh dan Ojol Disorot, IBSW Apresiasi Kiprah Dasco

AKURAT.CO Penyelesaian persoalan ketenagakerjaan dan perlindungan pengemudi ojek online (ojol) menjadi salah satu isu yang memengaruhi hubungan antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha.

Peran DPR dalam menjembatani kepentingan berbagai pihak tersebut dinilai turut menentukan respons lembaga legislatif terhadap persoalan ekonomi masyarakat.

Chairman Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika, menilai kiprah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam mengawal sejumlah persoalan strategis turut memengaruhi citra DPR di mata publik.

Menurut Nova, pola kerja yang proaktif dan berorientasi pada penyelesaian masalah dapat membuat parlemen lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penilaian itu disampaikan di tengah persepsi publik terhadap DPR yang, menurut dia, masih kerap dikaitkan dengan lambannya proses pengambilan keputusan.

“Pak Dasco tidak menunggu persoalan membesar, tetapi proaktif memanggil kementerian dan lembaga terkait untuk duduk bersama mencari solusi. Dari perspektif tata kelola, inilah yang mengangkat citra DPR sebagai parlemen yang hadir, responsif, dan menuntaskan masalah,” kata Nova dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (26/10).

Baca Juga: Kapal Asal Malaysia Bawa 1,16 Ton Ketamin, Dasco Tegaskan Jaga Generasi Muda

Nova menyoroti sejumlah isu yang dinilai menunjukkan peran Dasco dalam mendorong penyelesaian persoalan, mulai dari regulasi ketenagakerjaan, perlindungan pengemudi ojek online (ojol), hingga penanganan bencana.

Dalam bidang ketenagakerjaan, Nova menyinggung pembahasan undang-undang baru yang disebutnya sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut berkaitan dengan pengaturan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Menurut Nova, pembahasan regulasi ketenagakerjaan melibatkan kepentingan yang beragam, termasuk serikat pekerja dan kalangan pengusaha. Karena itu, dialog antarpihak diperlukan agar proses pembentukan aturan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.

“Undang-Undang Ketenagakerjaan ini bukan pekerjaan mudah. Ada amanat MK yang harus dipenuhi, ada aspirasi buruh, dan ada kepentingan dunia usaha yang harus diakomodasi. Ketika berbagai kepentingan itu dipertemukan dan pembahasan dapat diselesaikan, DPR menunjukkan kapasitasnya dalam menjalankan fungsi legislasi,” ujarnya.

Selain ketenagakerjaan, Nova menyoroti kebijakan perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Menurut dia, pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan pengemudi ojol perlu memperhatikan pembagian pendapatan, perlindungan sosial, serta hubungan kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikator.

Baca Juga: Dasco Serukan 'Buy Indonesia' Perkuat Kepercayaan Pasar Modal Indonesia

Nova menilai keterlibatan DPR dalam mempertemukan pengemudi, perusahaan aplikator, dan pemerintah dapat membantu mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap persoalan di lapangan.

“Ketika pimpinan DPR ikut mendorong dialog untuk mencari solusi bagi pengemudi ojol, masyarakat dapat melihat bahwa parlemen tidak hanya bekerja dalam proses legislasi, tetapi juga berupaya menjembatani persoalan yang dihadapi warga,” kata Nova.