102 Proyek PLTS Disiapkan, Koperasi Jadi Kunci Transisi Energi

AKURAT.CO Upaya percepatan transisi energi nasional memasuki babak baru. Pemerintah bersama pemangku kepentingan mulai mendorong koperasi sebagai instrumen implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) 100 gigawatt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dengan target awal 102 proyek dalam dua tahun ke depan.

Program ini diperkuat melalui forum Green Cooperative Solar Initiative Dialogue yang digelar Rumah Energi, dengan melibatkan Kementerian Koperasi, Kementerian ESDM, Bappenas, hingga Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan.

Sejak 2021, Rumah Energi mencatat telah menjangkau lebih dari 150 koperasi melalui program Koperasi Hijau. Program ini menjadi bagian dari strategi inklusi masyarakat dalam transisi energi berbasis komunitas.

Baca Juga: Bank Mandiri Kunjungi PLTGU Muara Tawar, Dukung Transisi Energi dan Pasar Karbon

Tenaga Ahli Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Roysepta Abimanyu, menyebut pemerintah telah menyiapkan target konkret.

“Ke depan, kami menargetkan pengembangan 102 PLTS dalam dua tahun dengan fokus pada wilayah yang belum terjangkau listrik,” ujar Roysepta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Rumah Energi, Sumanda Tondang, menekankan masih adanya hambatan implementasi di lapangan.

“Forum ini kami dorong sebagai ruang untuk mengidentifikasi bottleneck implementasi secara nyata sekaligus merumuskan strategi kolaborasi yang lebih operasional. Koperasi memiliki potensi besar sebagai penggerak transisi energi di tingkat komunitas,” kata Sumanda.

Dari sisi teknis, Kementerian ESDM menilai koperasi dapat berperan ganda dalam ekosistem energi.

“Koperasi dapat berperan sebagai pengelola sekaligus penggerak kebutuhan energi di masyarakat,” ujar Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE, Trois Dilisusendi.

Target pengembangan 100 GW PLTS merupakan bagian dari agenda transisi energi nasional untuk menekan emisi karbon dan mencapai target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025, sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional.

Baca Juga: Transisi Energi Dipercepat, Ekosistem EV Jadi Fokus

Namun, realisasi energi surya di Indonesia masih relatif rendah. Data Kementerian ESDM menunjukkan kapasitas terpasang PLTS nasional baru berada di kisaran ratusan megawatt hingga awal 2025, jauh di bawah potensi teknis yang mencapai lebih dari 200 GW.

Dalam konteks ini, pendekatan berbasis komunitas melalui koperasi dinilai sebagai strategi baru untuk menutup kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Hasil asesmen lapangan program TERBIT (Transisi Energi Berkeadilan) mengungkap empat kendala utama:

• Model bisnis PLTS yang belum bankable

• Keterbatasan akses pembiayaan

• Kesiapan teknis di tingkat lokal

• Lemahnya koordinasi lintas sektor

Masuknya koperasi ke dalam ekosistem PLTS berpotensi mengubah struktur pasar energi terbarukan nasional. Skema ini membuka peluang diantaranya akses listrik bagi wilayah yang belum terjangkau PLN, sumber pendapatan baru bagi koperasi desa dan partisipasi langsung masyarakat dalam ekonomi energi.

Di sisi pembiayaan, pemerintah dan mitra pembangunan mulai mendorong skema blended finance untuk meningkatkan kelayakan proyek. Skema ini menggabungkan dana publik, swasta, dan filantropi untuk menekan risiko investasi.

Namun, tanpa kepastian regulasi dan standar model bisnis, potensi ini dinilai belum dapat dioptimalkan dalam jangka pendek.

Forum ini menargetkan lahirnya peta jalan konkret integrasi koperasi dalam PSN 100 GW PLTS, termasuk penguatan regulasi dan skema pembiayaan.

Rumah Energi menyatakan langkah berikutnya adalah pengembangan proyek percontohan.

“Ke depan, kami berharap dialog ini berlanjut pada pengembangan pilot project PLTS berbasis koperasi yang dapat direplikasi secara luas,” ujar Sumanda.

Dengan pendekatan ini, koperasi diposisikan bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai pelaku utama dalam transisi energi nasional sebuah pergeseran yang berpotensi menentukan kecepatan realisasi target 100 GW PLTS Indonesia dalam dekade mendatang.