Efisiensi Anggaran, Menpar Tanggalkan Pemasaran Konvensional
Hefriday | 16 Februari 2025, 11:30 WIB

AKURAT.CO Kementerian Pariwisata terus berupaya mengembangkan sektor pariwisata Indonesia meskipun menghadapi tantangan efisiensi anggaran di tahun 2025.
Menurut Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan. Sebaliknya, strategi baru dan kolaborasi lintas sektor justru akan dimaksimalkan untuk menjaga daya saing industri pariwisata nasional.
Dalam pernyataanya, Menteri Pariwisata menyampaikan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti penurunan kinerja, melainkan kesempatan untuk lebih kreatif dan strategis dalam mengelola sumber daya.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan peran diplomasi pariwisata. Para duta besar yang akan bertugas di luar negeri diberi peran sebagai agen promosi wisata, membawa citra pariwisata Indonesia ke kancah internasional.
"Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara tanpa perlu anggaran besar untuk promosi konvensional," ucapnya dikutip Minggu (16/2/2025).
Selain itu, tambahnya, investasi di sektor pariwisata juga menjadi fokus utama. Dimana Kementerian Pariwisata aktif mendorong investor agar berpartisipasi dalam pembangunan di sembilan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta tiga badan otorita.
Dengan keterlibatan sektor swasta, pertumbuhan pariwisata diharapkan tetap berkelanjutan meskipun anggaran pemerintah mengalami efisiensi.
Oleh karena itu, lanjut Menteri Widiyanti dalam rangka untuk memastikan pariwisata Indonesia tetap kompetitif, Kementerian Pariwisata akan mengembangkan beberapa program unggulan seperti Gerakan Wisata Bersih, Tourism 5.0 dan pengembangan Desa Wisata.
Program-program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga membangun sektor pariwisata yang lebih ramah lingkungan, berbasis teknologi, serta melibatkan masyarakat lokal.
"Gerakan Wisata Bersih, misalnya, bertujuan untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata dengan menerapkan standar kebersihan yang lebih tinggi. Sementara itu, Tourism 5.0 mengedepankan pemanfaatan teknologi digital untuk pengalaman wisata yang lebih interaktif dan efisien. Desa Wisata pun terus dikembangkan agar dapat menjadi daya tarik baru bagi wisatawan domestik dan internasional," paparnya.
Dukungan terhadap upaya efisiensi ini juga datang dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa tantangan anggaran tidak boleh menjadi penghambat, melainkan dorongan untuk bekerja lebih efektif.
Hal senada juga diungkapkan oleh anggota DPR RI, Lamhot Sinaga yang menekankan bahwa efisiensi anggaran harus menjadi pemicu bagi seluruh jajaran kementerian untuk bekerja lebih optimal tanpa kehilangan semangat.
Menurutnya, kuncinya adalah bagaimana menggunakan anggaran yang terbatas secara maksimal tanpa menurunkan kualitas kinerja. "Dengan strategi yang lebih inovatif, reformasi birokrasi yang lebih ramping, dan kolaborasi yang lebih erat, pariwisata Indonesia tetap bisa bersaing di tingkat global," paparnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Demo BEM UI 28 Oktober 2026: Cek Lokasi, Jadwal, dan Informasi Terbaru
- 2Kalender Jawa 28 Oktober 2026: Watak Weton Rabu Pon, Benarkah Dikenal Pekerja Keras?
- 3KPK Tegaskan Tak Sita atau Terima Pengembalian Rp40 Juta dari PCNU Terkait Muktamar NU
- 44 Link CCTV Jakarta Hari Ini, 28 Oktober 2026: Pantau Situasi Demo di Bundaran HI!
- 5Prediksi Skor Roma vs Cagliari 28 Oktober 2026: Giallorossi Diunggulkan Menang
- 6Kalender Jawa 27 Oktober 2026: Watak Weton Selasa Pahing Dikenal Cerdas dan Banyak Akal
- 7Materi Matematika TKA SMA 2026, Cek Kisi-Kisi dan Contoh Soal Terbaru
- 8Prediksi Sassuolo vs Lazio 28 Oktober 2026: Jay Idzes Absen, Biancocelesti Diunggulkan
- 9KPK Ingatkan Nusron Wahid untuk Kooperatif dan Berharap Dukungan Penuh Pemerintah
- 10Geledah Kantor Pusat Djarum, KPK Dalami Penyimpangan Penerimaan Cukai Rokok









