ALFI Jakarta Dorong Pemerintah Tinjau Ulang Tarif Tol Cibitung-Cilincing

AKURAT.CO Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (DPW ALFI) Jakarta meminta pemerintah meninjau ulang pemberlakuan tarif tol Cibitung-Cilincing yang dianggap terlalu mahal.

Ketua DPW ALFI Jakarta, Adil Karim, menyatakan bahwa tarif yang tinggi menghambat tujuan utama pembangunan tol sepanjang 34 kilometer tersebut, yaitu memperlancar distribusi logistik antara kawasan industri di Cibitung dan Pelabuhan Tanjung Priok.

“Tarif yang tinggi mendorong para pelaku logistik memilih jalur tol Cikampek-Priok yang lebih murah. Ini menjadi bertolak belakang dengan tujuan awal pembangunan tol Cibitung-Cilincing,” katanya, di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Baca Juga: Kemahalan, Industri Logistik Minta Tarif Tol JTCC Dievaluasi

Menurut Adil, dengan tidak beralihnya kendaraan logistik ke ruas tol Cibitung-Cilincing, kemacetan di Tol Cikampek juga tidak terurai, sehingga fungsi tol baru ini tidak maksimal.

Dia meminta pemerintah mengingat kembali prinsip utama keberadaan tol, yakni mempermudah akses logistik dari pelabuhan ke kawasan industri atau sebaliknya.

“Tol ini justru menjadi beban baru bagi pelaku usaha logistik, dengan tarif yang demikian tinggi. Coba bayangkan, untuk kendaraan golongan II dan III , misalnya, tarif jalan tol sepanjang 34 Km itu mencapai Rp. 102.500. Sementara itu, untuk kendaraan golongan III di JORR 1 yang sepanjang 66 KM hanya Rp. 25.000. Ini sangat timpang,” katanya.

“Dengan tarif yang tinggi, biaya operasional perusahaan logistik tetap tinggi. Padahal saat ini kita semua berkomitmen untuk menekan biaya logistik di semua lini,” ujar Adil.

ALFI melihat bahwa fungsi jalan tol untuk mengurangi waktu tempuh dan biaya distribusi barang belum tercapai.

Untuk mengatasi persoalan ini, DPW ALFI Jakarta meminta pemerintah dan pengelola tol untuk segera membuka dialog dengan pelaku logistik. Penyesuaian tarif dinilai penting agar keberadaan tol ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi sektor logistik nasional.