Polemik Ijazah Gibran Memanas, PKS Ungkap Komunikasi dengan PDIP

AKURAT.CO Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, mengungkapkan, telah berkomunikasi dengan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Saya sempat komunikasi dengan Sekjen PDIP, Mas Hasto," kata Kholid saat dihubungi, Rabu (28/10/2026).

Kholid mengatakan, Hasto menyambut baik aspirasi publik yang disampaikan PKS terkait polemik ijazah tersebut.

PKS pun akan melanjutkan komunikasi dengan partai politik lain untuk membahas persoalan itu.

"Beliau hubungi saya dan sampaikan ke saya, bahwa PDIP menyambut baik aspirasi publik terkait ijazah gate yang disampaikan ke PKS," ujarnya.

"Nanti kita lihat dinamika respons kawan-kawan lainnya di DPR ya. Kita terus akan jalin komunikasi dengan semua pihak ya," tambah Kholid.

Sebelumnya, PDIP telah merespons rencana PKS menjalin komunikasi dengan partai lain terkait polemik ijazah Gibran. PDIP menyatakan terbuka untuk berdialog membahas persoalan tersebut.

"Ya, kami membuka ruang untuk dialog. Karena bagaimanapun juga keputusan Mahkamah Konstitusi terang benderang mengingatkan kepada kita bahwa melalui keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023 itu adalah upaya sengaja abuse of power," ujar Hasto kepada wartawan di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, Minggu (25/10/2026).

Hasto menilai polemik tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran etik, tetapi juga menyangkut dugaan pelanggaran pidana yang menggunakan hukum kekuasaan.

"Di luar itu kemudian ternyata juga dari aspek persyaratan minimum yang ditetapkan oleh konstitusi, adanya syarat ijazah SMA atau sederajat, ternyata Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya ijazah itu," ungkapnya.

Menurut Hasto, polemik ijazah Gibran menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, PDIP juga menerima masukan dari sejumlah guru besar yang menilai kasus tersebut berkaitan dengan pelanggaran etika serius.

"PDI Perjuangan juga mendengarkan masukan-masukan dari para guru besar yang juga sudah menyatakan sikapnya tentang pelanggaran etika yang sangat serius yang justru menjadi beban dari kepemimpinan Presiden Prabowo," tuturnya.

Hasto menambahkan, pelanggaran etika dapat berdampak pada hilangnya legitimasi seorang pemimpin di mata masyarakat.

Baca Juga: Dua Tahun Prabowo-Gibran, Akademisi Soroti Capaian Program dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah