Soal Londo Ireng, PDIP Ingatkan Ruang Kritik Harus Dijaga agar Tak Muncul 'Letupan' Seperti Kudatuli

AKURAT.CO DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengingatkan pentingnya menjaga ruang kritik dalam demokrasi, serta suara-suara kritis tidak boleh dibungkam agar tidak memicu gejolak sosial maupun politik.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, saat dimintai tanggapan mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sempat menyebut istilah 'Londo Ireng' untuk mengkritik pihak-pihak tertentu, termasuk pengamat dan wartawan.

Menurutnya, PDIP berpegang pada pidato Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD yang menegaskan pentingnya mekanisme check and balances dalam sistem demokrasi.

Baca Juga: Prabowo Sebut PDIP Sehati dengan Pemerintah, Hasto Singgung Peran Partai Penyeimbang

"Ya sebenarnya kami berpegang dari pernyataan Presiden Prabowo ketika di hadapan sidang gabungan di DPR, dihadiri juga representasi dari DPD RI, di mana Presiden Prabowo membuka bahwa demokrasi memerlukan check and balances. Demokrasi memerlukan kritik. Itulah yang jadi pegangan PDI Perjuangan," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026).

Dia berharap, komitmen tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata sehingga masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. "Dan itu rakyat menuntut agar apa yang disampaikan oleh beliau itu juga dinyatakan melalui suatu tindakan-tindakan konkret," ujarnya.

Hasto mengaitkan hal tersebut dengan refleksi peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli. Menurutnya, pembungkaman kritik pada masa lalu justru memicu gejolak yang tidak diinginkan.

"Karena pengalaman dari Kudatuli ketika suara kritis dibungkam, maka terjadi letupan yang tidak kita inginkan," katanya.

Dia mencontohkan sejumlah negara yang pernah mengalami gejolak akibat tertutupnya ruang demokrasi, seperti di Nepal dan beberapa wilayah di Bangladesh.

Baca Juga: PDIP Gelar Teatrikal Peristiwa Kudatuli, Megawati Ikuti Acara Secara Daring

Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga menanggapi hasil survei yang menunjukkan tren penurunan kepuasan publik terhadap pemerintah, terutama terkait kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

Menurutnya, hasil survei tersebut perlu dibaca secara komprehensif, termasuk dengan pendekatan kualitatif agar dapat menangkap kondisi masyarakat secara lebih utuh.

"Kalau kita melihat data-data di mana kelas menengah itu juga mengalami penurunan, Saudara Muhammad Chatib Basri telah mengingatkan Chilean Paradox di mana penurunan kelas menengah yang hidup miskin itu kemudian sangat berbahaya," ujarnya.