Jokowi Mau Safari Politik, Djarot: Silakan Keliling Daerah, tapi Tunjukkan Ijazah

AKURAT.CO Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menanggapi santai rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang disebut akan kembali berkeliling ke berbagai daerah setelah kondisi kesehatannya pulih.
Menurut Djarot, agenda safari daerah yang dilakukan Jokowi tidak akan mengganggu soliditas partainya.
Sebaliknya, ia menilai langkah tersebut justru menjadi pemicu bagi kader PDI Perjuangan untuk semakin memperkuat konsolidasi internal.
"Justru kalau beliau turun ke berbagai daerah, partai kami akan semakin solid," kata Djarot kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (30/5/2026).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, saat ini fokus utama PDI Perjuangan adalah memperkuat organisasi hingga ke tingkat akar rumput.
Karena itu, aktivitas politik siapa pun di luar partai tidak dianggap sebagai ancaman bagi kekuatan internal partai berlambang banteng tersebut.
Ia menilai kader-kader PDIP justru akan semakin termotivasi untuk mempererat barisan dan memperkuat hubungan dengan masyarakat.
"Solid untuk membangun partai dan solid untuk terus hadir di tengah rakyat," ujarnya.
Djarot juga menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan perjalanan maupun kegiatan politik ke berbagai daerah.
Baca Juga: Jelang Politik 2029, PDIP Bentuk Tim Khusus Bedah UU Pemilu
Karena itu, ia mempersilakan Jokowi menjalankan agenda tersebut tanpa persoalan.
"Silakan saja keliling ke mana pun, itu hak beliau," katanya.
Meski demikian, Djarot menyelipkan catatan terkait polemik ijazah yang selama ini masih menjadi perdebatan di ruang publik.
Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara terbuka agar tidak terus memunculkan spekulasi di masyarakat.
Menurutnya, cara paling sederhana adalah dengan menunjukkan dokumen yang dipersoalkan sehingga publik memperoleh kepastian.
"Kalau memang ingin masyarakat yakin, ya tunjukkan saja ijazahnya. Selesai persoalannya," ucap Djarot.
Ia juga menilai penyelesaian secara terbuka akan jauh lebih efektif dibandingkan membawa polemik tersebut ke berbagai proses hukum yang berkepanjangan.
"Menurut saya tidak perlu drama-drama. Tidak perlu berlarut-larut sampai ke pengadilan. Kalau bisa dijelaskan secara langsung, kenapa tidak?" pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Demo BEM UI 28 Oktober 2026: Cek Lokasi, Jadwal, dan Informasi Terbaru
- 2Cara Daftar BLT Kesra Rp900 Ribu Akhir Oktober 2026, Cek Tahapannya
- 3UMKM Indonesia Bidik Pasar Global, LPEI Tawarkan Pembiayaan hingga Konsultasi Ekspor
- 4Lineup Jazz Goes to Campus 2026 Lengkap, Ada Kahitna hingga Maliq & D'Essentials
- 5Survei IPO: Gerindra Memimpin, PSI yang Diperkuat Jokowi di Posisi Sembilan
- 6Link Live Streaming Garudayaksa vs Persib Bandung Malam Ini, Klik di Sini!
- 7KPK Tegaskan Tak Sita atau Terima Pengembalian Rp40 Juta dari PCNU Terkait Muktamar NU
- 8Prediksi Skor Roma vs Cagliari 28 Oktober 2026: Giallorossi Diunggulkan Menang
- 9Auditor BPK Ungkap Enam Penyimpangan Yaqut Cholil Qoumas dalam Penetapan Kuota Haji Tambahan
- 10KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Nusron Wahid di Kasus Suap HGB Summarecon








