Idrus Marham: Kekosongan Kursi Pimpinan DPR Tak Ganggu Kinerja Parlemen

AKURAT.CO Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, memastikan kekosongan salah satu kursi pimpinan DPR RI tidak akan memengaruhi kinerja lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya.

Seperti diketahui, posisi Wakil Ketua DPR RI yang sebelumnya diisi oleh Adies Kadir kini tengah kosong.

Namun Idrus menegaskan, sistem kepemimpinan di DPR bersifat kolektif kolegial, sehingga roda organisasi tetap berjalan normal.

“Jadi kepemimpinan DPR itu kolektif kolegial. Tidak berarti kalau satu posisi kosong lalu kerja tidak jalan. Tidak seperti itu,” ujar Idrus Marham saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Golkar, yang sempat disebut-sebut akan menggantikan posisi Adies, menepis isu tersebut.

“Enggak, Partai Golkar sampai hari ini belum pernah membicarakan itu. Karena prosesnya masih berjalan. Tidak etis kalau mendahului,” tegas Doli.

Idrus menambahkan, pihaknya saat ini lebih fokus memperkuat koordinasi internal partai dan DPR agar lembaga legislatif semakin produktif serta mencerminkan pelaksanaan demokrasi yang substansial.

“Kami terus berkoordinasi agar kebijakan ke depan tetap bertumpu pada produktivitas dan memperkuat DPR sebagai lembaga demokrasi yang substansial, bukan sekadar prosedural,” ujarnya.

Baca Juga: Pelatih Persija Bangkitkan Mental Rizky Ridho dan Jordi Amat Usai Gagal Bawa Timnas ke Piala Dunia

Ia juga menekankan pentingnya menghormati seluruh tahapan dan mekanisme politik yang tengah berlangsung, baik di DPR maupun di internal partai.

“Dalam proses politik, ada tahapan, nilai, dan mekanisme yang harus dihormati. Semua itu harus dijalankan dengan sungguh-sungguh,” jelasnya.

Lebih lanjut, Idrus meyakini Ketua Umum Partai Golkar akan tetap menghargai setiap proses dan hak-hak kader partai dalam menentukan pengganti kursi pimpinan DPR.

“Saya yakin Ketua Umum akan menghargai proses demokratisasi dan hak-hak anggota Partai Golkar, serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang ingin dikembangkan di DPR,” tegasnya.

“Biarlah semua berproses sesuai mekanismenya. Di DPR kita hormati prosedur yang ada, di partai pun kita punya mekanisme tersendiri. Jangan mendahului,” tutup Idrus.