Kementerian PKP: Anggaran Bedah Rumah Tembus 80 Persen, Baru 13.176 Unit Rampung

AKURAT.CO Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (DJPKT) mencapai 97,85% hingga akhir 2026.

Namun, di tengah upaya mengejar target tersebut, sejumlah program pembangunan permukiman masih mencatatkan realisasi anggaran yang relatif rendah.

Berdasarkan data Kementerian PKP per 10 November 2026 pukul 12.00 WIB, realisasi anggaran DJPKT tercatat sebesar 80,05% atau senilai Rp2,33 triliun dari total pagu Rp2,91 triliun.

Capaian ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata realisasi anggaran Kementerian PKP yang mencapai 74,25%.

Baca Juga: Kementerian PKP Kejar Target 7.952 Pembangunan Rumah Huntap di Sumatera

Meski demikian, capaian penyerapan anggaran tersebut belum sepenuhnya tercermin pada sejumlah program di lapangan.

Program penanganan kawasan kumuh, misalnya, baru mencatatkan realisasi keuangan sebesar 29,97% atau Rp11,73 miliar dari pagu yang dialokasikan.

Sementara itu, program bantuan infrastruktur sanitasi masyarakat yang menargetkan pembangunan 1.000 unit di lima provinsi baru merealisasikan anggaran sebesar 33,18% atau Rp3,57 miliar. Progres fisiknya juga masih mencapai 34,46%.

Kondisi serupa terlihat pada program penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Meski progres fisik pembangunan telah mencapai 94,20%, realisasi keuangannya baru sebesar 56,42% atau Rp2,55 miliar dari total pagu Rp4,52 miliar.

Baca Juga: Kementerian PKP: KUR Perumahan Rp29,17 Triliun Baru Tersalurkan 70,85 Persen

Program PSU tersebut diarahkan untuk mendukung penyediaan infrastruktur dasar bagi 600 unit hunian yang tersebar di empat provinsi.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menegaskan, percepatan penyerapan anggaran menjelang penutupan tahun tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka realisasi. Menurutnya, penyelesaian pekerjaan fisik dan manfaat pembangunan bagi masyarakat harus menjadi perhatian utama.

"Penyerapan anggaran bukan sekadar mengejar angka realisasi, tetapi harus dipastikan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap program harus dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, dan akuntabel," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dirinya meminta seluruh jajaran Kementerian PKP memperkuat koordinasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan program.

Langkah tersebut diperlukan agar target realisasi anggaran dapat tercapai tanpa mengabaikan kualitas pembangunan maupun ketentuan yang berlaku.