Gerakan Indonesia Baru Jadikan Sekretariat Wapres Posko Perlawanan Politik

AKURAT.CO Gerakan Indonesia Baru mendeklarasikan Kantor Sekretariat Wakil Presiden sebagai posko gerakan mereka.

Deklarasi disertai pernyataan sikap yang menolak legitimasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres RI.

Ketua Umum Gerakan Indonesia Baru, Sunarto, mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap kondisi politik nasional yang dinilai mengalami kerusakan sistemik selama 10 tahun pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Menurutnya, gerakan tersebut lahir dari serangkaian diskusi internal selama sepekan terakhir. Di mana persoalan demokrasi dan konstitusi tidak cukup diserahkan kepada dinamika politik di parlemen maupun kalangan elite.

"Kami tidak ingin sekadar bergantung pada situasi parlemen maupun situasi kompleks elite hari ini. Tapi kami rakyat dan nanti akan berdatangan gelombang kekuatan rakyat lainnya," kata Sunarto, di depan Kantor Setwapres, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga: DPR Tetap Memproses Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wapres Gibran

Sunarto menuding pemerintahan Jokowi telah membuka ruang bagi praktik nepotisme dan politik dinasti. Ia menyoroti perjalanan politik keluarga Jokowi, mulai dari Gibran yang menjadi wakil presiden hingga menantunya yang menjabat gubernur.

Menurutnya, masyarakat tidak lagi mudah menerima manuver politik kelompok tersebut. Karena itu, Gerakan Indonesia Baru menganggap deklarasi posko sebagai langkah awal untuk menghimpun kekuatan masyarakat di luar jalur politik formal.

"Hari ini kami memastikan tamatlah sudah riwayat sandiwara politik Jokowi, keluarga dan kroninya," ujarnya.

Sunarto juga secara terbuka menyatakan tidak mengakui Gibran sebagai Wapres RI. Sikap tersebut merupakan pernyataan politik kelompoknya, bukan keputusan konstitusional yang mengubah kedudukan Gibran dalam pemerintahan.

"Gibran buat kami hari ini sudah turun, dan hari ini kami menantang Gibran, Jokowi, dan para termulnya. Saya akan siap menghadapi mereka karena buat kami mereka sudah tidak lagi berkapasitas sebagai wakil presiden," jelasnya.